(10 votes)
(10 votes)
Read 7748 times | Diposting pada

Pilpres: Siapa yang Menang?

Pilpres: Siapa yang Menang? Kredit ilustrasi: Detik.com

 

Berikut uraian singkat tentang siapa yang memenangkan Pilpres 9 Juli 2014. Tulisan ini sengaja dibuat dalam format tanya jawab agar mudah dipahami untuk menjelaskan kebingungan yang terjadi di tengah masyarakat mengenai dua klaim kemenangan oleh dua kubu capres-cawapres.

Bisakah ada dua pemenang di Pilpres?

Tidak mungkin. Pemenang Pilpres hanya satu, kalau bukan Prabowo-Hatta ya Jokowi-JK.

Mengapa sekarang ada dua pemenang? Bagaimana bisa terjadi?

Sebenarnya pemenangnya hanya satu, walaupun dua-duanya mengklaim memenangkan Pilpres. Karena itu, hanya satu kemungkinannya: yang satu menang, yang lainnya tidak mau mengakui kekalahan.

Dalam dua bulan terakhir, masyarakat diombang-ambingkan dengan berbagai berita. Di sosial media seperti Facebook dan Twitter, masing-masing pendukung dengan gampangnya membagi tautan yang sesuai dengan keinginannya tanpa melakukan verifikasi atas kebenaran berita. Televisi justru bertindak dengan lebih buruk lagi, awak-awaknya terpolarisasi dalam dua kepentingan masing-masing capres. Kampanye Hitam (fitnah) dan Kampanye Negatif (menonjolkan fakta buruk Capres) menjadi sulit dibedakan awam karena dikemas sedemikian rupa. Rakyat kehilangan pegangan kebenaran karena sulit membedakan apakah tokoh panutannya sedang mengabarkan kebenaran atau kebohongan. Hal ini dimanfaatkan oleh Capres yang sebenarnya kalah dalam Pilpres.

Apa dasar penentuan kemenangan Pilpres?

Pemenang resmi akan diumumkan oleh KPU pada 22 Juli 2014. Namun, kita bisa menggunakan hasil Hitung Cepat (Quick Count) untuk menentukan pemenangnya.

Bagaimana Quick Count bisa dipercaya? Bagaimana metodologi/caranya?

Ada tiga jenis Survei yang biasa digunakan untuk menentukan preferensi pemilih. Ketiganya mengambil sampel (contoh kecil) dengan perhitungan statistik dari populasi. Pertama, survei pemilih yang dilakukan sebelum pemilu untuk melihat kemungkinan pemilih. Ini yang paling kurang akurat. Kedua, exit poll yang menanyakan pilihan pemilih setelah keluar dari bilik suara. Akurasinya lebih baik dibandingkan yang pertama. Ketiga, Quick Count atau hitung cepat yang sangat akurat karena berdasarkan hitungan sebenarnya dari masing-masing TPS yang menjadi sampel. Semakin banyak sampelnya, semakin kecil kemungkinan salahnya (Margin of Error/MoE). Salah satu yang paling banyak sampelnya dalam Pilpres ini adalah Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) dengan 4.000 TPS seluruh Indonesia dan MoE 0.6%. Sementara itu, lembaga survei lainnya dengan MoE sekitar 1%.

Apa persamaan antara Survei pemilih sebelum pemilu, Exit Poll dan Quick Count?

Ketiganya menggunakan sampel/contoh dengan perhitungan tertentu. Exit Poll dan Quick Count dilakukan di TPS sedangkan Survei pemilih, biasanya, dilakukan di rumah pemilih.

Apa artinya Margin of Error 1%?

Artinya, kalau toh hasilnya berbeda dengan hasil resmi, hanya akan naik atau turun sebanyak 1%. Misalnya ketika hasil hitung cepat Prabowo 47% dan Jokowi 53%, seandainya berbeda dari hitungan resmi, kemungkinannya Prabowo 46%, 47% atau 48% dan Jokowi kemungkinannya 52%, 53% dan 54%. Jadi, bisa saja Prabowo 48% dan Jokowi 52% atau Prabowo 46% dan Jokowi 54% dengan jumlah total tetap 100%. Hanya tiga kemungkinan ini saja yang bisa terjadi, sehingga lembaga survei sudah bisa yakin dengan hasil hitung cepatnya dan mendeklarasikan kemenangan kepada salah satu Capres.

Lembaga mana saja yang merilis survei dan mana yang kredibel?

Berikut rilis beberapa lembaga survei terkait Pilpres seperti dimuat di Kompas pada 10 Juli 2014 dan rilis akhir masing-masing lembaga:

No.

Lembaga Survey

Prabowo-Hatta
(%)

Jokowi-JK
(%)

Data Masuk
(%)

Jumlah TPS

MoE
(%)

Selisih Suara
(%)

Sumber

1

Saiful Mujani Research &  Consulting (SMRC)

47,09

52,91

99,30

4000

0,68

5,82

Kompas Cetak

2

Indikator Politik Indonesia

47,06

52,94

99,5

2000

1

5,88

Rilis resmi

3

CSIS-Cyrus

48,9

52,1

97

2000

1

3,2

Kompas Cetak

4

Populi Center

49,05

50,95

96,5

2000

1

1,9

Kompas Cetak

5

PolTracking Institute

46, 30

53,70

99,75

1992

1

7,4

Rilis Resmi

6

Lingkaran Survey Indonesia (LSI Lingkaran)

46,43

53,37

98,05

2000

1

6,74

Kompas Cetak

7

Radio Republik Indonesia (RRI)

47,48

52,52

99,15

2000

1

5,04

Rilis Resmi

8

Litbang Kompas

47,66

52,34

100

2000

1

4,68

Kompas Cetak

9

Puskaptis

52,05

47,95

93,41

1250

1

4,10

Kompas Cetak

10

Indonesian Research Centre (IRC)

51,11

48,89

100

-

-

2,22

Kompas Cetak

11

Lembaga Survey Nasional (LSN)

50,56

49,44

96,51

-

-

1,12

Kompas Cetak

12

Jaringan Suara Indonesia (JSI)

50,14

49,86

91,25

2000

1

0,38

Kompas Cetak

*Poltracking Institute membatalkan kerjasama dengan TVOne terkait rilis quick count karena TVOne menambah tiga lembaga survey baru: Puspaptis, LSN, dan JSI

Untuk menentukan lembaga yang kredibel, kita harus melihat rekam jejak survei-survei yang telah dilakukan sebelumnya dan integritas orang-orang yang melakukan survei tersebut.  Lembaga survei yang kredibel melakukan survei secara berkala dan terus menerus sehingga jika ada perbedaan dalam hasil, hal itu terjadi karena metodologi dan masih berada dalam Margin of Error. Eksperimen survey di Indonesia dimulai sejak pemilu 1999 dalam bentuk quick count dan marak mulai tahun 2004.

Melihat sejarah survei, saya percaya kepada survei yang dilakukan tiga lembaga teratas. Selain itu, lembaga seperti RRI, Kompas, dan LSI Lingkaran tidak akan menggadaikan kredibilitasnya untuk hajatan besar ini. Poltrack patut dihormati karena menghentikan kontrak dengan TVOne dengan alasan independensi dan kredibilitas. Sebaliknya, Jaringan Suara Indonesia dan Indonesian Research Centre misalnya, tidak pernah melakukan survei pada bulan Juni 2014 sehingga harus ditelisik lagi kredibilitasnya untuk Pilpres kali ini. LSN cukup rajin merilis survei selama Pilpres dengan keunggulan tertuju pada pasangan Prabowo-Hatta. Selain itu, direktur Puskaptis Husin Yazid pernah diamankan polisi dari kemarahan salah satu pendukung calon di Pilkada Sumatra Selatan setelah mempublikasikan hasil Quick Count sebelum data masuk seluruhnya.

Bagaimana memastikan kemenangan pasangan Pilpres berdasarkan Quick Count?

Pemenang Pilpres dapat ditentukan apabila selisih kedua capres berada diluar Margin of Error yang kira-kira sebesar 1 %. Perbedaan perolehannya harus di atas 2% untuk menentukan pemenang. Sehingga berdasarkan rilis survey di atas, ada tujuh lembaga yang memenangkan Jokowi (SMRC, CSIS, Indikator, Poltrack, LSI Lingkaran, RRI dan Litbang Kompas), sedangkan Prabowo dimenangkan oleh Puskaptis dan Indonesian Research Centre. Rilis yang dikeluarkan oleh Populi, LSN dan JSI tidak bisa digunakan untuk klaim kemenangan karena berada dalam Margin of Error (berada di antara 2%).

Mengapa harus mengklaim kemenangan, apa gunanya?

Klaim kemenangan bisa dilakukan ketika hasil hitung cepat lembaga yang kredibel sudah menyatakan kemenangan Capres. Karena tingkat kesalahan Hitung Cepat yang kecil, hal itu bisa menjadi petunjuk kemenangan.

Kegunaannya antara lain; pertama, untuk mengawal suara yang dihitung bertingkat mulai TPS, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Jika ada pergeseran suara yang mencolok, bisa dicurigai ada kecurangan dalam penghitungan. Kedua, pada Pileg yang baru berakhir, hasil hitung cepat ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan koalisi yang akhirnya mengusung Jokowi dan Prabowo. Pada Pileg, semua partai menggunakan Hitung Cepat sebagai basis koalisi, tidak ada satu pun yang menolak hasil Hitung Cepat, walau koalisi resmi tetap menunggu hasil resmi KPU yang hasilnya tak jauh berbeda dibandingkan Hitung Cepat.

Apakah biasa mengklaim kemenangan sebelum hasil resmi KPU?

Hal ini biasa terjadi di hampir semua negara yang memberlakukan demokrasi electoral. Dalam kasus Indonesia yang terakhir, Fauzi Bowo langsung menelepon Jokowi dan mengucapkan selamat begitu hasil hitung cepat memenangkan Jokowi. Fauzi Bowo tidak menunggu hasil resmi KPU Jakarta. Praktik serupa juga umum dilakukan pemimpin negara lain. Dalam politik, hal ini menunjukkan sikap kenegarawanan yang siap menang dan siap kalah.

Apakah harus selalu mengucapkan selamat kepada lawan politik?

Tentu tidak, jika hasil survei menunjukkan perolehan sangat ketat dan dalam Margin of Error, kandidat akan menunggu hasil resmi KPU karena sulit menentukan pemenangnya.

Apa yang seharusnya dilakukan kubu Jokowi?

Mereka harus mampu menahan diri untuk tidak mengekspresikan kemenangan berlebihan yang akan mengganggu lawan politik yang kalah. Selain itu, kubu Jokowi harus mengawal suara seperti pilihan rakyat. Lebih penting lagi, tidak boleh ada konflik karena otoritarianisme akan mudah muncul saat kondisi genting, salah satunya bisa terjadi lewat militer.

Apa yang seharusnya dilakukan kubu Prabowo?

Prabowo sendiri seharusnya mengucapkan selamat kepada Jokowi. Ini bukti ucapannya yang siap kalah dan siap menang. Lembaga survei (JSI dan Puskaptis) yang memenangkannya diragukan metodologinya dan saat ini berada dalam investigasi Persepi yang merupakan organisasi kumpulan lembaga survei sebagaimana disampaikan Komisi Etik Persepi Prof. Hamdi Muluk.

Pada saat pileg, semua partai, termasuk Gerindra, Golkar, PKS dan PAN menggunakan hasil lembaga-lembaga yang saat ini memenangkan Jokowi sebagai basis koalisi. Partai Demokrat bahkan secara resmi menggandeng SMRC, mengapa sekarang mereka menolak hasil lembaga yang sama?

Apakah kondisi kemenangan palsu seperti ini pernah terjadi?

Pernah. Pada putaran kedua Pilpres 2004, Mega-Hasyim berdasarkan survei internal PDIP (Institute for Social Empowernment dan Democracy), Mega-Hasyim (50,7%) mengungguli SBY-Kalla (49,03%). Padahal SBY memperoleh 62%. 

Apa beda 2004 dengan sekarang?

Sangat jelas berbeda, saat itu Mega tidak mengumumkan klaim kemenangan, walau juga tidak mengucapkan selamat kepada SBY, bahkan hingga hari ini. Mega hanya mengatakan dia menunggu hasil hitungan resmi KPU. Selain itu, selisihnya dengan SBY cukup telak dan tidak ada polarisasi dukungan masyarakat dan stasiun TV seperti sekarang. Pernyataan kubu Mega sama sekali tidak berpotensi konflik.

Saat ini, Prabowo mengumumkan klaim kemenangan dan selisihnya tipis dengan Jokowi. Didukung stasiun TV, Prabowo berpotensi menciptakan keresahan di akar rumput dan konflik horizontal.

Bahaya paling besar yang mungkin terjadi?

Manipulasi proses penghitungan suara dalam praktik jual beli suara. Jika Jokowi akhirnya kalah karena proses ini, potensi konflik tidak terhindarkan. Demokrasi Indonesia bisa berakhir. Kita harus berdoa hal ini tidak terjadi.

Apa yang kira-kira akan dilakukan kubu Prabowo jika tidak mau mengakui kekalahan?

Pertama, kita menunggu 22 Juli 2014 saat KPU mengumumkan hasil pemilu dan kita berharap tidak ada konflik sampai saat itu. Kedua, jika KPU memenangkan Jokowi versi hitung riil, kubu Prabowo, kemungkinan besar, akan mengajukan gugatan pemilu ke Mahkamah Konstitusi. MK yang nantinya akan mengumumkan pemenang Pilpres. Hal ini adalah langkah konstitusional yang bisa ditempuh kubu Prabowo.

Berapa lama hal itu terjadi?

Sekitar akhir Agustus, kita akan mendapatkan presiden yang definitif jika klaim kemenangan terus dilakukan.

Last modified on: 11 Juli 2014
Browse More »

Telusuri juga Kanal Musik, Sastra, Politik, Sosial Budaya dan Seni