(3 votes)
(3 votes)
Read 5497 times | Diposting pada

Widjojo Nitisastro, Mafia Berkeley dan Restorasi Ekonomi Indonesia (Bagian 1 dari 2 tulisan)

Sekitar awal tahun 1970.  Entah mengapa periode itu yang mampir dalam ingatan saya. Saya masih lima tahunan  ketika itu. Tapi saya ingat pesawat terbang capung meraung-raung di atas sawah di kampung. Tubuhnya menyemprotkan awan putih.


Anak-anak bersorak gembira melihat sesuatu yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Orang-orang tua keluar dan menatap lega. Kakek saya adalah salah satu diantaranya.

Selang beberapa jam, belut-belut keluar dari sarangnya. Ikan-ikan menggelepar. Dengan serok, orang-orang berlomba mendapatkan ikan terbanyak. Sungguh, mereka seperti mendapat Manna, roti putih untuk Bani Israil yang diturunkan Tuhan dari surga.

Beberapa bulan sebelumnya, kampung itu sudah dilanda kelaparan. Panen gagal karena hama wereng yang melakukan serangan. Tidak ada orang yang punya beras. Di kampung sebelah, orang bahkan sudah mulai makan bonggol pisang. Kakek saya cukup beruntung. Anaknya yang terbesar sudah menjadi pegawai negeri berjatah beras. Walaupun begitu, tetap saja terasa kekurangan. Beras yang terbatas dimakan dengan hemat. Dicampur jagung atau ketela. Semakin lama nasi semakin kurang, sebaliknya campuran jagung makin banyak. Sebagaimana umumnya masyarakat di Jawa dan Bali, makan nasi adalah pertanda martabat. Semakin banyak campurannya semakin turun derajat.

Lama saya baru mengerti bahwa musim tanam pertama sesudah masa paceklik adalah sangat kritis. Gagal panen sekali lagi berarti sebuah kemusnahan. Itu sudah terjadi sepanjang sejarah. Orang sudah lupa bahwa hanya empat atau lima dekade yang lampau, “aturan alam” ini masih berlaku. Ada masa subur, ada masa paceklik. Manusia terhimpit ditengah-tengahnya. Berusaha memaksimalkan masa subur dan menghindari masa paceklik. Sudah kodrat.

Namun ada hal baru yang dialami kakek saya

Sepanjang hidupnya, masa paceklik selalu diatasi kakek saya sendirian, atau paling-paling dalam solidaritas dengan rekan satu Banjar atau satu Subak-nya. Kali ini, untuk pertama kali dalam hidupnya, hadir dewa penolong. Dan ini adalah “Negara”, atau menurut istilah kakek saya, “Pemrentah”. Pemerintahlah yang mengirimkan pesawat capung itu. Dan dengan itu, musnahlah segala wereng. Tidak itu saja, pemerintah juga memberikan bibit padi unggul, pupuk, endrin (pestisida yang paling populer di pedesaan), racun tikus, dan lain sebagainya. Istilahnya, pemerintah memberikan “saprodi” (sarana produksi).  Awalnya saprodi dibagikan cuma-cuma, tapi kemudian penduduk harus membeli.

Petani seperti kakek saya tentu senang. Produksi padinya meningkat. Pemerintah memperbaiki irigasi. Panen tidak lagi hanya sekali setahun, tapi dua bahkan tiga kali. Padi tidak lagi diikat, tapi cukup dipukullkan ke papan dan langsung menjadi gabah. Tidak ada lagi satu kampung turun untuk panen. Kini hanya perlu sewa beberapa orang yang dengan arit bisa menyelesaikan panen hanya dalam beberapa jam. Ani-ani atau ketam menjadi usang dan masuk museum. Sawah tidak perlu dicangkul. Kini ada traktor tangan yang bisa disewa. Padi tidak ditumbuk, tapi di-selep dengan mesin. Pokoknya, semuanya menjadi serba dipermudah. Semua ini terjadi karena ada dewa penolong, yakni pemerintah.

Tentu tidak ada lagi kelaparan atau paceklik yang jadi momok sepanjang sejarah. Hanya dalam beberapa tahun, kakek saya sudah mampu membangun rumah tembok, yang dulu adalah lambang status. Tapi karena semakin banyak orang berumah tembok, maka untuk berstatus pun bertambah mahal pula. Puncaknya adalah ketika ia mampu membeli mobil “Colt.” Sehari-hari mobil ini mengangkut gabah, tapi hari-hari tertentu bisa mengantarnya kondangan ke kampung lain atau ke kota untuk berbelanja.

Sering dia bercerita bahwa dulu desa-desa bisa musnah karena ‘gerubug’ (epidemic). Namun kini tidak ada lagi epidemi. Pemerintah menyediakan layanan kesehatan sehingga hampir setiap penyakit bisa diberantas. Kakek saya sendiri meninggal tahun 1985. Saya ingat betapa ia menderita berbulan-bulan sebelum meninggal karena kegatalan yang luar biasa. Lama setelah itu, baru saya sadar bahwa dia mati karena kanker kulit. Karena tidak ada pengetahuan tentang kanker kulit, maka umumnya orang menuduh ini penyakit kiriman orang yang iri hati. Tetangganya ada yang mati karena perut kembung, yang ternyata adalah kanker usus besar (colon cancer). Ada pula yang mati karena sesak napas berbulan-bulan tanpa tahu bahwa itu adalah kanker paru-paru.

Tidak hanya hilang, ‘gerubug’ atau epidemi pun hilang dari perbendaharaan bahasa Bali. Generasi-generasi masa kini tidak lagi mengenalnya. Namun kematian massal tetap saja ada. Hanya kini, jejaknya datang perlahan-lahan, mencabut nyawa secara acak dan diam-diam. Kesadaran ini datang pada saya di kemudian hari. Lebih lama lagi, baru muncul kesadaran bahwa orang-orang seperti kakek saya, sekalipun merasa diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan pangan dan pedesaan, juga tidak lebih adalah korban. Atau mungkin lebih tepatnya seperti yang dikatakan YB Mangunwijaya: mereka adalah Tumbal.

***

Pedesaan Indonesia, terutama di Jawa dan Bali, kala itu memang mengalami perubahan besar-besaran. Agen utama dari perubahan itu adalah negara. Di balik negara itu, ada jenius-jenius yang merancang kebijakan ekonomi. Mereka umumnya dikenal sebagai sebagai kaum teknokrat. Merekalah yang bertanggung jawab atas transformasi ekonomi besar-besaran yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1960.

Pada awal masa Orde Baru, para teknokrat inilah yang sering diejek sebagai “mafia Berkeley.” Ini karena beberapa diantara mereka dididik dan dilatih di Universitas Berkeley, Amerika Serikat. Saya sendiri lebih suka memberikan label yang lebih netral yakni sebagai teknokrat saja. Ini untuk menggambarkan mereka yang memiliki keahlian di bidang yang sangat teknis dan dengan alasan profesionalitas mengabdikan keahliannya itu untuk membuat kebijakan publik. Disamping itu, kebanyakan dari mereka dilatih di Universitas Indonesia atau di Universitas Gadjah Mada. Mungkin, seperti dikatakan Takashi Siraishi, mereka lebih tepat disebut “Mafia UI-UGM” ketimbang Mafia Berkely.

Saya membuat tulisan ini karena dirangsang oleh diskusi panjang antara intelektual Indonesia di beberapa forum internet tentang mafia Berkeley. Awalnya adalah tulisan Ari Perdana tentang Widjojo Nitisastro yang disebut sebagai ‘the high priest of the New Order technocrats.’ Widjojo teknokrat generasi pertama yang dianggap meletakkan dasar pembangunan ekonomi Indonesia. Tulisan Ari Perdana secara lengkap mendudukkan Widjojo dalam konteks penggalan sejarah ekonomi Indonesia, terutama dalam masa Orde Baru.

Untuk saya, persoalan paling penting yang dikemukan Ari Perdana adalah persoalan counter-factuals dari mafia Berkeley: Jika tidak ada mereka apa jadinya ekonomi (dan politik) Indonesia?  Kemudian persoalannya bertambah pelik jika dihubungkan dengan legitimasi Suharto dan Orde Baru. Ari Perdana mengungkapkannya, “Apakah jadinya Widjojo dkk. bersalah karena memberikan legitimasi pada Suharto lewat kemajuan ekonomi, dan legitimasi itu digunakan Suharto untuk bertindak tidak demokratis? Karena kalau ya, sama saja dengan mengatakan harusnya Widjojo dkk. tidak membuat kebijakan yang membawa perbaikan ekonomi. Tentu kondisi yang ideal adalah kalau kemajuan ekonomi bisa terjadi tanpa memberikan legitimasi yang besar bagi Suharto.”

Tentulah sangat sulit untuk memberikan penjelasan terhadap apa yang memotivasi para teknokrat ini untuk bekerja sama dengan rejim militer yang dipimpin oleh Suharto. Saya hanya berani berspekulasi bahwa motivasi utama para teknokrat ini adalah menciptakan pasar di dalam suatu kondisi dimana pasar itu tidak ada. Mereka dididik dalam satu iklim mainstream ekonomi yakni ekonomi pasar (silahkan baca: kapitalisme, kalau Anda suka). Itulah sebabnya, mereka merasakan bahwa tugas utama mereka adalah menciptakan pasar dan mengintegrasikannya dengan sistem pasar dunia.  

Ada banyak strategi untuk mencapai tujuan ini. Widjojo dkk. pada masa-masa awal melakukannya lewat tahap-tahapan perencanaan yang matang, sebagaimana yang sudah digambarkan dalam tulisan Ari Perdana. Mereka menggunakan kekuasaan negara (dirigisme) untuk melakukannya. Persoalannya, mereka tidak menguasai negara. Untuk itu, mereka bersandar pada kekuasaan lain. Untuk awal, cukuplah dikatakan bahwa tanpa pasar dan tanpa kebutuhan untuk meciptakan pasar, tidak akan ada teknokrat dan tidak dibutuhkan teknokrat.

Kehadiran orang seperti Widjojo membawa Indonesia kearah perubahan struktural yang luar biasa. Banyak hal yang telah disebut sebagai kerja tangan dari kelompok teknokrat generasi pertama ini: stabilisasi ekonomi, penurunan angka kemiskinan, ketersediaan pangan, mengalirnya modal, dan lain sebagainya. Mereka meletakkan dasar-dasar berkembangnya ekonomi pasar.

Sebagai orang yang dilatih dalam ilmu politik, saya lebih tertarik untuk meletakkan kehadiran Widjojo Cs. dalam kerangka sosiologis dan politik. Dengan demikian, persolannya kemudian bukanlah deretan statistik keberhasilan Indonesia dalam pembangunan ekonomi (yang kemudian hancur berantakan pada tahun 1997). Tetapi yang lebih mendasar adalah bagaimana hubungan kekuasaan (power relations) dibangun diatas bangunan teknokrasi ini. Hubungan kekuasaan ini menyangkut aliansi-aliansi antara berbagai macam kekuatan sosial politik. Saya kira pengaruhnya tetap kuat dan terasa hingga kini.

***

Naiknya Widjojo Cs. berbarengan dengan kegandrungan akan teori modernisasi. Umum diketahui bahwa teori ini lahir sebagai konsekuensi dari perang ideologis antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika dengan blok Komunis yang dipimpin Uni Sovyet. Walt Rostow, ekonom yang sangat anti-Komunis dan kemudian menjadi penasehat keamanan nasional di bahwa Presiden Lyndon B. Johnson, menulis buku yang sangat berpengaruh The Stages of Economic Growth: A non-communist manifesto (1960). Tahapan-tahapan modernisasi Rostow sangat berpengaruh dalam leksikon ekonomi politik Indonesia. Istilah seperti “tinggal landas” (take-off) misalnya menjadi kosakata sehari-hari yang diucapkan setarikan napas dengan pembangunan.

Teori Rostow ini kemudian diikuti oleh Seymour Martin Lipset (tahapan perkembangan demokrasi); David Apter (tentang sistem politik); Shmuel N. Eisenstadt, David McLelland (Inovasi dan kualitas psikologis); Alex Inkeles (kualitas kebudayaan), dan lain sebagainya. Pada intinya teori modernisasi percaya bahwa masyarakat berubah dari ‘tradisional’ ke modern secara positif. Setiap masyarakat akan bergerak ke arah pasar (dalam ekonomi) dan pada akhirnya menuju demokrasi (secara politik).

Para penganut teori modernisasi selalu menganggap bahwa tahapan kritis (dalam kategori Rostovian) adalah saat-saat ke arah tinggal landas. Samuel Huntington, sekalipun mengkritik anggapan bahwa modernisasi akan berujung pada masyarakat demokratis yang stabil, menulis [dalam bukunya Political Order in Changing Societies] bahwa modernisasi akan mengakibatkan kegoncangan dan untuk itu dibutuhkan system politik yang kuat untuk mengembalikan masyarakat pada ‘tertib politik.’ Teori Huntington -- dan ahli-ahli ilmu politik lain terutama yang membahas hubungan sipil-militer -- seakan-akan menjadi imprimatur bagi lahirnya rejim-rejim militer yang otoriter yang dipercaya akan melakukan modernisasi.

Itu juga yang terjadi di Indonesia. Di kalangan intelektual pada tahun 1960an, sama sekali tidak ada keberatan akan hadirnya rejim militer yang dianggap akan melakukan modernisasi. Bahkan rejim militer dianggap sebagai dewa penyelamat dari kehancuran sebagai bangsa. Dua seminar penting yang diselenggarakan di UI dan di Seskoad pada tahun 1966 memperlihatkan kecenderungan ini. Di kalangan aktivis pun ide ini mendapatkan gemanya. Studi Francois Raillon tentang Harian ‘Mahasiswa Indonesia’ menunjukkan dominannya ide-ide modernisasi di kalangan mahasiswa dan intelektual pada umumnya. Ide tentang golongan fungsional yang dipersatukan dalam satu tubuh yakni Golongan Karya mendapatkan bentuknya pada masa-masa ini. Sekalipun ide tentang Golkar sudah mulai dicetuskan pada tahun 1957 oleh Nasution -- dan juga sebagian oleh Soekarno.

Sudah banyak yang ditulis tentang bagaimana aliansi antara kaum teknokrat dan militer dalam menjalankan Orde Baru. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa, pertama, kaum teknokrat [entah itu disebut Mafia Berkeley atau bukan] adalah bagian dari Orde Baru. Tanpa mereka tidak akan ada Orde Baru. Sebaliknya, tanpa Orde Baru mereka hanyalah sekumpulan akademis di menara gading yang tidak memiliki kekuasaan.

Kedua, kaum teknokrat ini tidak akan bisa beroperasi sendirian. Untuk menggerakkan pasar dibutuhkan prasyarat-prasyarat politik. “Externalities” inilah yang tidak bisa dikuasai oleh para ekonom teknokrat. Untuk soal ini, mereka mengandalkan dukungan militer dan kalangan teknokrat politik sipil. Teknokrat politik inilah yang menyediakan kondisi bagi para teknokrat ini untuk beroperasi. Umum diketahui bahwa konsep-konsep kepartaian, depolitisasi, massa-mengambang, dan lain sebagainya itu lahir dari rahim teknokrat politik (baik sipil dan militer).

Untuk itu, peranan individu seperti Ali Moertopo, Soedjono Hoemardani, Liem Bian Koen, Liem Bian Kie dan lain sebagainya sangat penting. Jika pusat teknokrat ekonomi itu ada pada Bappenas, maka pada generasi awal Orde Baru (minimal sebelum tahun 1973) pusat teknokrat politik ada di Tanah Abang III (CSIS). Tulisan Ali Moertopo, “Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun” meletakkan dasar-dasar pembenaran intelektual struktur politik Orde Baru.

Ketiga, dengan demikian klaim bahwa kaum teknokrat itu berkuasa lewat ‘bebas nilai’ dan semata-mata karena dorongan profesi tidak memperoleh pembenaran. Mereka memiliki nilai dan ideologi yang dijunjung, dipertahankan, dan dipakai sebagai pedoman. Untuk itulah mereka juga harus diperlakukan sebagaimana kekuatan-kekuatan politik lainnya yang juga beroperasi atas dasar ideologi atau nilai yang sama.

***

Seperti yang saya sebutkan diatas, peranan Widjojo dan para teknokrat Orde Baru harus didudukkan dalam kerangka relasi kekuasaan, khususnya pada koalisi dengan militer dan kekuatan-kekuatan sosial pendukungnya. Dengan kata lain, kelompok teknokrat adalah salah satu political base dari Orde Baru. Kelompok inilah yang bertugas merestorasi sistem pasar yang sebenarnya pelan-pelan dihancurkan sejak Revolusi Indonesia. Karakter Revolusi Indonesia, sebagaimana hampir semua revolusi di Dunia Ketiga, adalah anti-imperialisme dan kapitalisme. Garis-garis besar ideologi yang tercantum dalam konstitusi Indonesia memberikan peran yang kuat kepada negara sebagai pemain ekonomi. Ini adalah hasil dari gerakan nasionalisme Indonesia, sebagaimana juga gerakan nasionalis di berbagai negara.

Setelah kemerdekaan, ekonomi pasar Indonesia sebenarnya tidak pernah bangkit dari masa-masa seperti jaman kolonial Belanda. Selain karena perang, pasar juga mengalami tekanan politik karena identifikasi kapitalisme dengan imperialisme. Ekonomi pasar tidak pernah populer di kalangan publik maupun politisi Indonesia. Jika pun memiliki pendukung, ekonomi pasar akan dibungkus dengan jargon-jargon sosialisme kerakyatan. Para intelektual ekonomi, banyak yang hengkang karena perang atau karena iklim politik, bekerja di sudut-sudut di universitas. Ekonom seperti Soemitro Djojohadikusumo menjadi dekan di Universitas Indonesia sambil menjadi politisi untuk Partai Sosialis Indonesia. Di bawah Soemitro-lah, UI kemudian mendapat bantuan dari Ford Foundation untuk menyekolahkan ekonom-ekonom muda Indonesia ke Amerika Serikat. Dari sinilah kemudian muncul berbagai macam teori konspirasi, termasuk tentang Mafia Berkeley.

Ekonomi tidak pernah baik. Memang ada booming ekonomi pada awal tahun 1950an ketika komoditi seperti karet membaik harganya akibat perang Korea. Namun pasar lagi-lagi harus mengalami pukulan yang dahsyat ketika Soekarno mengumumkan untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Tentara akhirnya masuk dan mengambilalih perusahaan-perusahaan tersebut.  Kita  melihat bagaimana fatalnya efek penghancuran pasar di bawah Soekarno.

Hingga disini, kita bisa menafsirkan peran apa yang diberikan oleh para teknokrat generasi pertama ini. Yang pertama-tama mereka lakukan adalah merestorasi sistem ekonomi pasar.  Ini membuat ekonomi Indonesia kembali kepada track seperti yang pernah ada pada jaman kolonial Hindia Belanda. Restorasi (saya lebih suka istilah ini ketimbang ‘reformasi’) ini mirip dengan liberalisasi ekonomi kolonial dari sistem tanam paksa (Cultuurstelsel).  Pada tahun 1870, pemerintah kolonial mengeluarkan Suikerwet en Agrarische wet (Undang-undang Gula dan Undang-undang Agraria), yang praktis membuka ekonomi dan mengijinkan swasta menanamkan modalnya. Periode ini juga menandakan mulainya eksploitasi bahan mentah dan pertambangan. Timah mulai digali di Bangka dan Belitung. Industri perminyakan dimulai di Kalimantan Timur dan Selatan. Pemerintah Belanda juga mulai melakukan ekspansi territorial dengan memerangi daerah-daerah yang belum sepenuhnya takluk dibawah kekuasaan Batavia (Bersambung ke bagian 2)

 

Tulisan bagian 2 bisa dibaca melalui link ini


Last modified on: 3 Juli 2012
Browse More »

Telusuri juga Kanal Musik, Sastra, Politik, Sosial Budaya dan Seni