(1 Vote)
(1 Vote)
Read 2828 times | Diposting pada

Sri Mulyani dalam Telaah Postmodernisme

Menyusul terpilihnya Sri Mulyani sebagai Managing Director World Bank, jabatan prestisius yang hanya orang dengan kapabilitas luar biasa yang bisa terpilih, kita baca dan amati di media massa banyak orang kebakaran jenggot.


Para pengamat tersebut keluar dengan sejumlah tuduhan seperti antek neoliberalisme atau bahkan bagian dari intervensi asing terhadap Indonesia. Ada juga yang menyebutnya sebagai sebuah exit strategy -- istilah yang justru biasanya dipakai untuk menggambarkan upaya sebuah negara keluar dari unit gawat darurat IMF.

Peristiwa ini menarik karena menunjukkan adanya sebuah dinamika masyarakat yang bisa ditelaah menggunakan beberapa konsep filsafat post modernisme, yaitu simulacra (Baudrillard, 1988); madness and civilization (Foucault, 1961 dan 2006); dan against interpretation (Sontag, 1966) Simulacra mengarah pada usaha representasi ideal tertentu -- yang dianggap sebagai sebuah truth--: padahal sebenarnya truth itu tidak ada. Yang ada hanya penanda (signs) dan symbols, yang kemudian menjadi truth itu sendiri.

Misalnya begini: kita menganggap bahwa Disneyland dan Hollywood itu merepresentasikan Amerika yang ideal. Padahal, yang ideal seperti dalam Mickey Mouse atau Sex and the City sejatinya tidak pernah ada di Amerika. Ide "menjadi seperti Amerika" pun kemudian menjadi masalah berat. Kita ingin seperti (atau sebal dengan) Amerika, tapi Amerika yang mana?

Sama seperti ketika sinetron-sinetron kita gagal menangkap ide "menjadi orang kaya di Jakarta". Lantas, apa hubungannya dengan Sri Mulyani? Ketika orang menuding Sri Mulyani sebagai neoliberal karena masuk World Bank, yang terjadi adalah fenomena simulacra. Neoliberalisme itu jangan-jangan sejatinya tidak ada. Yang kita sebut habitus neoliberalisme, jangan-jangan sebenarnya mosaik yang kita susun dari kejengkelan dan informasi sepotong-sepotong tentang World Bank, IMF, dan WTO -- plus, karena dua dari tiga lembaga itu berkantor pusat di Washington DC, pemerintah Amerika. Penanda dan simbol-simbol itu kemudian diringkus menjadi sebuah ide neoliberalisme yang kemudian kita anggap sebagai reality yang harus dilawan.

Masalahnya adalah, bagi SMI dan pendukungnya, reality itu susah dibantah dengan argumen karena, seperti ide simulacra Baudrillard, neoliberalism "... is the truth which conceals that there is none". Bagaimana mau membantah sesuatu yang "none"? Itu sama sulitnya dengan membantah argumen orang di Diwek yang terlanjur percaya bahwa orang-orang Jakarta itu menyebalkan seperti terlihat dari sinetron-sinetron di TV.

Fenomena Sri Mulyani, terutama dalam kasus bailout Bank Century, juga bisa dilihat dari kerangka Foucaultdian: Madness and Civilization. Foucault (1961, 2006) kurang lebih menyatakan, dalam setiap perkembangan peradaban, bahkan sampai tahap modern (setelah Renaissance dan Aufklarung) sekalipun, masyarakat selalu membentuk kategori atau memberi label atas orang-orang yang tidak disukai atau dianggap tidak sesuai dengan semangat jaman untuk kemudian disisihkan. Asal usulnya tentu soal kuasa (power). Power inilah yang menentukan siapa gila dan siapa tidak gila dengan tujuan untuk melestarikan power itu. Power ini membentuk arsitektur pengetahuan (architecture of knowledge) dan institusi-institusi (yang modern sekalipun) untuk meneguhkan cap itu.

Foucault, dalam studinya yang memukau, menyelidiki bagaimana power merayap dalam ide tentang penampungan lepra, penjara, dan rumah sakit jiwa. Di Indonesia tahun 2010, institusi itu namanya Pansus DPR. Lembaga ini yang menentukan siapa yang waras dan siapa yang cukup gila untuk mereformasi Bea Cukai dan Pajak. Yang waras masuk koalisi, yang gila diminta mundur.

Masalahnya, kadang-kadang saya berpikir, Foucault pun mungkin akan bilang justru Pansus itu sendiri yang la folie -- insane and mad. Ketiga, perilaku penentang Sri Mulyani juga bisa diterangkan melalui manifesto terkenal Susan Sontag bertajuk Against Interpretation (1966). Sontag mengkritik bagaimana dalam membaca teks, manusia modern, dengan ilmu pengetahuan dan inteleknya, memaksakan kehendak sendiri dalam mengartikan sesuatu dan meringkus pengalaman atau pertimbangan yang lebih subtil, estetis, dan mungkin personal.

Dalam membaca kasus Sri Mulyani, kita sebenarnya hanya punya dua fakta. Satu, World Bank mengangkat Sri Mulyani sebagai Managing Director. Dua, Sri Mulyani menerimanya dan melepaskan jabatan Menteri Keuangan. Tetapi kemudian para pengamat mengembangkan segala jenis spekulasi mengenai apa yang ada di benak Sri Mulyani ketika memutuskan hal itu.

Para penentang menuding ini bagian dari usaha sistematis Sri Mulyani keluar dari jerat hukum -- dan di ujung sana dibantu oleh kekuatan barat dan kapitalis. Semuanya ngotot dengan penjelasan yang dibuat seintelek mungkin. Susan Sontag mungkin akan berkata, sebenarnya kita tidak pernah tahu dan sebaiknya jangan sok tahu. Sebagai manusia biasa, Sri Mulyani bisa saja capek hati dengan segala macam tekanan dan kegilaan itu.

Ia juga mungkin perlu memikirkan dirinya dan ketenangan keluarganya. Ia juga barangkali perlu menjaga kesehatan jiwanya dari orang-orang miring di gedung miring itu -- sesuatu yang manusiawi. Atau apa saja. Alasan persisnya hanya Sri Mulyani yang tahu.

Kerangka ilmu pengetahuan dan intelektual hanya bisa dipakai melihat apa dampak sosial (keuntungan atau kerugian masyarakat) atas keputusan pribadi Sri Mulyani itu. Interpretasi atas motif dan pengalaman pribadi tidak relevan dan hanya akan membawa kita pada situasi sok tahu, atau malah fitnah. Akhir kata, saya ingin menutup tulisan ini dengan semacam himbauan, jika selama ini kita tidak pernah membantu Sri Mulyani, sungguh keterlaluan jika kita tetap menyalahkan keputusannya untuk menerima tawaran World Bank.

 

Disclamer: tulisan ini, tentu saja, landasan teorinya rada ngawur lah. Penulisnya saja bukan filsuf.

** Tulisan ini adalah tanggapan atas tulisan Dodi Mantra, Kompas, 7/5/201


Last modified on: 3 Juli 2012
Browse More »

Telusuri juga Kanal Musik, Sastra, Politik, Sosial Budaya dan Seni