(0 votes)
(0 votes)
Read 2188 times | Diposting pada

Senja Kala Partai Besar

Jika mencermati kecenderungan preferensi politik yang terekam dalam banyak survey belakangan ini, tampaknya sulit untuk tidak mempercayai bahwa Partai Golkar dan PDIP tidak akan mengalami penurunan suara yang cukup besar.


Demokrat terlihat yang akan meraup pemilih yang meninggalkan dua partai besar tersebut. Bagaimanakah menjelaskan kemungkinan turunnya suara dua partai besar tersebut?

Dalam referensi psephology, yaitu kajian-kajian tentang perilaku pemilu ada banyak penjelasan tentang perilaku pemilih di Indonesia. Ada yang mendasarkan pada social-based voting yang menemukan adanya kontinuitas dukungan di wilayah maupun kategori masyarakat tertentu sejak Pemilu 1955 dulu. Ada juga yang menunjukkan makin kuatnya rasionalitas pemilih karena faktor yang kuat mempengaruhi pilihan politik mereka tidak lagi atribut sosial maupun lokalitas, tapi penilaian maupun attachment dengan figur atau pemimpin partai tersebut.

Namun rasionalitas pemilih tidaklah selalu instrumental. Dalam banyak kasus, bounded rationality terkadang tampak juga, dan hal ini bisa menjelaskan anomali pilihan politik di sebagian masyarakat kita. Pilihan politik dalam pemilu terkadang tidak menggambarkan personal calculus karena pilihan politiknya berbeda dengan penilaian maupun harapan politiknya. Pemilih yang miskin dan pengangguran ternyata masih ada juga yang memilih non-performing incumbent. Perilaku ini bisa dipahami karena kuatnya social calculus sebagai akibat dari interaksi personal, keanggotaan/partisipasi dalam organisasi atau forum tertentu, maupun karena exposure dari media (Becks 2002).

Pemilih kita juga terindikasikan melakukan directional voting model dimana preferensi pemilih sangat dipengaruhi oleh negative/positive feelings dan intensitasnya terhadap isu atau simbol (juga aktor) yang diajukan oleh partai politik tertentu. Banyak pemilih memilih partai tertentu hanya karena partai tersebut menjadi simbol dari kekuatan politik yang bersih dari korupsi misalnya. Selain itu, pemilih terkadang dipengaruhi isu kepemimpinan dan representasi kebijakan.

Dalam representational policy leadership model ini, pilihan politik pemilih sangat dipengaruhi oleh siapa yang akan diusung partai politik tertentu menjadi presiden dan harapan apa yang ditawarkannya. Terkait dengan dua perilaku pemilih terakhir ini, maka protest voting (Bergh 2004) sering menjadi modus umum yang dilakukan oleh pemilih. Terlepas siapapun yang memerintah dan bagaimana kinerja ekonominya, pemilih seringkali tergoda untuk memilih yang di luar kekuasaan dengan alasan untuk mencoba mencari pengganti yang lebih baik.

Menghadapi Pemilu 2009 ini, resistensi terhadap incumbent SBY maupun Partai Demokrat tidak cukup kuat untuk menyuburkan protest voting. Dari survey yang dilakukan bersama oleh CSIS, LP3ES, P2P-LIPI, dan PUSKAPOL-UI, lebih dari 80 persen pemilih yang pada tahun 2004 memilih partai-partai di luar Demokrat memberikan penilaian yang positif terhadap kinerja SBY. Dalam banyak hal, SBY dianggap berhasil di bidang ekonomi maupun politik oleh banyak pemilih di luar PD. Temuan ini tentu sedikit menjelaskan mengapa serangan maupun negative campaign terhadap PD dan SBY tidak begitu efektif.

Kemudian, dari sisi economic voting, tidak cukup kuat dan kontras ditemukan adanya perbedaan preferensi politik antara pemilih yang menilai negatif keadaan ekonomi setahun terakhir dengan yang menyatakan kehidupannya lebih baik. Bahkan dalam prospective evaluation para pemilih, sebagian besar pemilih optimis bahwa keadaan akan membaik, entah PD atau partai lain yang akan menang pemilu tentunya. Ini berarti tidak ada keraguan yang mendalam dari kalangan pemilih terhadap kemampuan PD jika menang pemilu untuk memperbaiki ekonomi ke depan.

Memang masih banyak pemilih yang ragu-ragu dengan pilihan politiknya. Hampir separo dari responden survey tersebut masih ragu-ragu karena menyatakan masih mungkin mengubah pilihan atau belum punya pilihan sama sekali. Tapi jika dianalisa secara empirik, ternyata mereka ini kemungkinannya untuk memilih PD secara rata-rata dari berbagai aspek sosio-demografis lebih besar dibanding memilih Golkar maupun PDIP. Ambil contoh dari sisi penghasilannya. Secara statistik, pemilih ragu-ragu yang berpenghasilan rendah ternyata probabilitasnya untuk memilih Golkar maupun PDIP lebih rendah dibandingkan memilih PD. Namun, pemilih ragu-ragu yang makin tua usianya, makin besar kemungkinannya untuk memilih Golkar dan PDIP dibanding ke PD. Ini mengkonfirmasi temuan bahwa PD lebih banyak pendukungnya dari kalangan pemilih muda di bawah 30 tahun dibandingkan Golkar dan PDIP.

Selain faktor perilaku pemilih, tampaknya ada tiga lagi faktor makro yang membuat dua partai besar tersebut nasibnya akan suram dalam Pemilu 2009. Pertama, adalah mulai terasanya program-program populis pemerintah untuk membantu rakyat miskin maupun masyarakat pedesaan. Setelah kenaikan harga BBM yang membuat tingkat penerimaan masyarakat sangat rendah terhadap incumbent, pemerintah mengadakan program BLT, PNPM, BOS, mengalokasikan anggaran 20 persen dari APBN,dan menyalurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Berbagai program populis ini tampaknya berhasil dikapitalisasi oleh PD untuk menarik simpati masyarakat.

Kedua, struktur kompetisi yang makin tidak imbang. Dalam situasi krisis ekonomi seperti saat ini, akses ke sumber-sumber pendanaan politik semakin berkurang jauh. Banyak partai mengalami kesulitan pendanaan untuk kampanye maupun aktivitas politik lainnya karena donatur lamanya banyak yang mengalami kesulitan ekonomi. Di lain pihak, bagi incumbent yang memiliki banyak otoritas dan leverage untuk pemulihan ekonomi melalui misalnya paket stimulus ekonomi dan fiskal, maka akan lebih mudah untuk memobilisasi pendanaan politik. Ini tentunya membuat struktur kompetisi makin tidak berimbang. Jika dilihat dari pemasangan iklan di media massa, baik cetak, luar ruang, maupun elektronik, tampak bahwa partai incumbent sangat intens dan masif dalam kampanyenya.

Ketiga, terkait dengan masih berlangsungnya kultur politik patronase, maka incumbent sangat diuntungkan oleh keberadaannya di pusat pemerintahan. Meski birokrasi, polisi, dan militer telah menyatakan netralitasnya, tapi sulit dipungkiri bahwa dukungan tidak langsung atau tertutup dari sebagian aparat negara ini masih cukup efektif untuk menarik dukungan pemilih. Incumbent yang kinerjanya bagus tentu akan lebih mudah untuk mengkapitalisasi kultur ini karena sudah ada bukti keberhasilan. Berbeda dengan oposisi atau partai tanggung yang tidak memiliki “jualan” yang nyata dan telah terbukti membuat keberhasilan. Kapitalisasi politik patronase mereka hanya akan efektif di lingkaran/segmen pendukung tradisionalnya saja, susah untuk menarik dari kelompok masyarakat lainnya.

Namun, bukan berarti kemenangan akan mudah dicapai oleh PD. Makin memanasnya gerak mesin politik dari partai-partai besar dan juga semakin gencarnya upaya-upaya partai menengah, kecil maupun baru untuk meraih dukungan pemilih yang memiliki segmen elektorat yang sama dengan PD bisa jadi akan mengurangi dukungan elektoral pada masa-masa kampanye ini. Selain itu, blunder politik karena kecerobohan, mabuk kemenangan, maupun sikap-sikap tidak santun dan tidak tertib tentu bisa mengurangi kepercayaan pemilih ke calon pemenang. Bagi partai-partai lain, perjuangan belum berakhir, sebab pemilih kita makin dewasa dan pintar.


Last modified on: 29 Juni 2012
Browse More »

Telusuri juga Kanal Musik, Sastra, Politik, Sosial Budaya dan Seni