(0 votes)
(0 votes)
Read 3016 times | Diposting pada

Menjelaskan Dana Aspirasi

Pengantar Redaksi: Beberapa kontributor Jakartabeat.net menulis/terlibat dalam polemik mengenai usulan dana aspirasi dan dana desa yang diajukan Partai Golkar. Tulisan-tulisan itu tersebar di Facebook, blog, dan juga media cetak mainstream.


Atas usul banyak orang, tulisan-tulisan itu kami muat berseri di Jakartabeat.net beberapa hari ke depan. Tulisan Indra Piliang, politisi Partai Golkar, ini akan menjadi  awal dari rangkaian tulisan tersebut. Tidak lain, Jakartabeat.net ingin menguatkan komitmen untuk mendorong diskusi dan perdebatan substansial atas beragam isu dan kebijakan publik.

Dana Aspirasi, nama populer untuk anggaran yang sedang diperjuangkan oleh Partai Golkar untuk percepatan pembangunan di Daerah Pemilihan, membuat heboh masyarakat dan media massa. Kecaman diberikan secara bertubi-tubi, baik dalam nuansa emosional, politik, sampai intelektual. Untuk perkembangan demokrasi, perdebatan untuk sebuah rencana kebijakan ini mengalami kemajuan. Jarang sekali rencana kebijakan didiskusikan seintensif ini. Biasanya, perdebatan yang berbulan-bulan lebih banyak menyangkut persaingan atau perseteruan antar tokoh.

Tentu hal ini patut dipuji. Perdebatan langsung terkait dengan sebuah rencana kebijakan yang mengandung anggaran negara akan mengubah arah politik dari tingkat persepsi menjadi substansi. Hanya saja, pandangan-pandangan negatif dan provokatif dari kalangan yang menolak rencana itu diurai dalam kalimat-kalimat yang menohok. Yang lebih celaka lagi, pembicaraan malah ditiadakan, digantikan dengan semata-mata penolakan.

Karena itu, setiap usaha untuk mendiskusikan sebuah rencana kebijakan adalah justru bagian dari pendidikan politik yang baik. Sikap dasar ini diambil Partai Golkar dengan cara menyampaikan hal-hal yang akan memicu perdebatan luas, setelah kebijakan diambil. Harry Azhar Azis, Ketua Badan Anggaran DPR RI dari Partai Golkar, secara terbuka menyampaikan itu kepada publik. Satu rencana yang juga memicu reaksi publik adalah penggunaan APBN untuk membangun gedung baru DPR RI. Sikap Harry itu malahan memicu reaksi dari dalam gedung DPR RI sendiri.

Sejumlah Kekeliruan Paradigmatik

Reaksi awal sejumlah pihak yang menolak, bahkan dengan konferensi pers besar-besaran, sangat beragam. Reaksi itu menyangkut kedudukan DPR RI, regulasi yang mengatur, kecurigaan atas keterlibatan anggota DPR RI dalam pengelolaan anggaran, tuduhan perampokan uang negara, sampai kepada mekanisme pencairan dana dan partisipasi publik. Ironisnya, penolakan itu bahkan dengan tidak membaca dan tidak mendengar yang sudah disampaikan oleh pihak penggagas.

Sejumlah penolakan itu menghasilkan kekeliruan paradigmatik.

Pertama: Sebutan Dana Aspirasi

Sebutan ini keluar dari substansi, bila dikaitkan dengan fungsi DPR RI. Dana Aspirasi hanyalah sebutan yang sudah telanjur populer, padahal nama untuk “dana” itu belum disepakati. Usulan yang berkembang antara lain menyebut mata anggaran dalam APBN itu dengan sebutan Dana Percepatan Pembangunan Wilayah di Daerah Pemilihan. Penyebutan bahwa dana itu akan bertentangan dengan sejumlah UU menafikan sama sekali fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPR RI.

Kedua: Pelintiran Dana Gentong Babi

Pelintiran ini muncul dari sejumlah ekonom dan aktivis tanpa pijakan kuat atas sistem politik dari asal sebutan itu, yakni Amerika Serikat. Padahal, sistem politik di Amerika berbeda betul dengan Indonesia. Begitu juga dengan sistem pemerintahan Amerika yang menganut negara federal. Selain itu, Dana Gentong Babi sudah dijalankan selama bertahun-tahun dan baru dipersoalkan belakangan.

Ketiga: Soal Pelanggaran UU dan UUD 1945

Pemerintah, lewat Menteri Keuangan Agus Marto menyebut bahwa Dana Aspirasi melanggar minimal dua UU, yakni UU tentang Keuangan Negara dan UU tentang Perbendaharaan Negara. Namun Menteri Keuangan lupa bahwa APBN ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR RI. Kedudukan DPR malah lebih kuat, yakni apabila menolak RAPBN yang diajukan pemerintah, maka pemerintah terpaksa menggunakan APBN tahun sebelumnya. Penempatan “Dana Aspirasi” di dalam struktur APBN adalah konstitusional, sementara UU teknis lainnya bisa dijadikan sebagai rujukan berikutnya.

Keempat: Angka 15 Milyar

Angka ini menjadi sumber sengketa. Dengan kemunculan angka ini, publik mengira bahwa dana 15 Milyar akan dikelola sendiri oleh setiap anggota DPR RI. Fungsi pengawasan DPR RI dengan sendirinya akan kendor. Begitu juga dengan sentimen bahwa politisi itu korup. Padahal, apabila dipikirkan, justru beban 15 M ini akan langsung berada di pundak legislator Senayan. Apabila uang ini tidak tersalurkan atau tersalurkan namun berkurang, konsekuensi politik akan langsung menghimpit anggota DPR RI yang berada di dapil itu. Selain itu, dana itu masuk ke Kuasa Pengguna Anggaran, bukan kepada anggota DPR RI.

Kelima: Soal Keuntungan Buat Jawa

Perhitungan yang dipakai terasa “logis”, yakni jumlah anggota DPR RI jauh lebih banyak dari Pulau Jawa, ketimbang Luar Jawa. Padahal, jauh lebih banyak anggota DPR RI yang mewakili Luar Jawa ketimbang Jawa, dihitung dari jumlah pemilih. Pemilih dari Pulau Jawa sekitar 65%, sementara kursi DPR RI untuk seluruh anggota DPR RI asal Jawa hanya sekitar 60%. Selain itu, kalau diukur dari faktor “nilai uang”, anggaran sebesar Rp. 15 M itu – misalnya – bisa dikatakan kecil di Jawa. Di luar Jawa, besar sekali nilainya.

Bias Batavia

Kekeliruan paradigmatik itu berujung kepada satu hal, yakni bias Batavia atau bias Jakarta. Anggota masyarakat di daerah-daerah pemilihan dianggap kurang mampu menggunakan anggaran dengan tepat, begitu juga institusi publik yang tersedia. Peran DPRD juga bisa diperkuat dalam mengawasi Dana Aspirasi ini. Sejauh ini, DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah, bukan legislatif daerah, akibat kekacauan dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Anggota DPRD bahkan tidak memiliki staf ahli satu orang pun, sehingga mengerjakan banyak tugas-tugas kedewanan sendirian.

Yang juga bisa dilihat dari penolakan ini adalah kecurigaan yang berlebih atas proses desentralisasi, termasuk desentralisasi politik. Kapasitas politik lokal masih dianggap tidak memiliki kehandalan dalam mengurus anggaran publik. Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD ditunjuk sebagai sumber “trauma-psikologis”, padahal setiap keterlibatan anggota DPRD itu juga membawa serta kepala-kepala daerah dan birokrat lokal. Padahal, dari begitu banyak kasus korupsi atau yang merugikan keuangan negara, Jakarta adalah pusatnya. Catat saja kasus Bank Bali, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, sampai kasus Bank Century.

Bias Batavia juga ada dalam APBN. Sebanyak 70% APBN dikelola oleh pemerintah pusat, hanya 30% yang dibagikan ke daerah-daerah. Dari yang dibagikan ke daerah-daerah itu, 70% sampai 80% digunakan untuk anggaran rutin, yakni gaji pegawai, baik pegawai negeri sipil atau honorer. Baru sisanya sebanyak 20% - 30% untuk anggaran program atau anggaran pembangunan. Jadi, secara total, hanya sebanyak 10% APBN yang digunakan untuk pembangunan di daerah-daerah.

Sebagai contoh, Kabupaten Padang Pariaman. APBD Padang Pariaman hanya berkisar pada angka Rp. 600 Milyar lebih. Sebanyak Rp. 400 Milyar lebih digunakan untuk anggaran rutin. Sisanya sebanyak Rp. 200 Milyar untuk anggaran program atau anggaran pembangunan. Dari p. 600 Milyar lebih itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar Rp. 23 Milyar. Andai 90 Milyar Dana Aspirasi mengalir ke Daerah Pemilihan Sumatera Barat II yang meliputi 8 kabupaten dan kota, lalu dibagi rata saja, maka suntikan dana sekitar Rp. 11 Milyar ke Padang Pariaman sangat berarti.

Benar, anggaran Rp 11 Milyar akan tidak berarti bila masuk kota Jakarta. Tetapi untuk Padang Pariaman yang menjadi wilayah gempa dengan infrastruktur yang rusak, sangat bernilai sekali. Rp 11 Milyar itu dalam mekanisme anggaran bisa masuk dana tugas perbantuan. Artinya, situasi dan kondisi lokalitas akan sangat mempengaruhi penggunaan apa yang disebut sebagai Dana Aspirasi itu. Kalau daerah laut, dana-dana itu akan mengalir ke kapal-kapal nelayan, tempat-tempat pelelangan ikan, subsidi bagi solar yang digunakan untuk melaut atau bahkan menjadi dana bergulir bagi koperasi-koperasi nelayan.

Saya menduga, jangan-jangan para penolak Dana Aspirasi selama ini hanya melihat Indonesia dari atas kertas. Indonesia sebagai wilayah yang beragam menjadi abai disebut. Apalagi, pendapat-pendapat yang muncul miskin dari analisis kewilayahan yang menjadi “tempat” bagi penyaluran dana-dana tersebut. Analisis yang digunakan dimanipulasi lewat perbandingan-perbandingan dengan negara-negara lain yang hanya sebagai referensi ilmiah, bukan politik. Di negara-negara Eropa, misalnya, anggaran negara untuk partai politik cenderung meningkat, di tengah apatisme yang meluap. Sementara di Indonesia, partai politik harus mencari sendiri dana-dana yang digunakan untuk kegiatan kampanye, pendidikan politik, sampai pengelolaan sekretariat-sekretariat yang tersebar di seluruh wilayah.

Dari sini, pantas lah Muhammad Hatta mengalami kegagalan dalam mewujudkan welfare state. Hatta merujuk negara-negara di Skandinavia dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi-politiknya, antara lain soal koperasi. Koperasi membutuhkan basis kepercayaan kuat di lingkup terbatas, yakni terutama di tingkat desa. Hatta juga orang yang berpikir bahwa demokrasi asli Indonesia ada di tingkat desa. Desa memiliki kearifan dalam menerima atau menolak sesuatu yang “asing” di luar dirinya. Hanya saja, kapasitas desa mengalami pembonsaian, terutama sejak tahun 1975. Penyeragaman menjadi bagian dari dari pembonsaian itu, ketika keberagaman justru menjadi muasal dari keindonesiaan.

Apakah kelompok orang-orang yang sama akan juga memberikan penilaian negatif atas rencana anggaran sebesar Rp. 1 Milyar untuk 1 desa nantinya? Saya yakin, mereka akan melakukannya, agar Indonesia hanya Jakarta, Indonesia hanya Batavia. Daerah dan desa adalah wilayah politik yang mau mereka lupakan. Tetapi, apakah mereka sudah kehilangan ingatan, akan tertumpahnya begitu banyak darah dan terbunuhnya begitu banyak manusia, hanya demi sebuah teriakan: perhatikan daerah!!!

Jakarta, 19 Juni 2010

* Tulisan ini bersifat pribadi, tidak mewakili institusi Partai Golkar.


Link ke tulisan kedua oleh Benny Handoko, Dana Aspirasi DPR, Pork Barrel versi Indonesia

Link ke tulisan ketiga oleh Ari Perdana, Semilyar Maksud Baik untuk Desa

Link ke tulisan keempat oleh Haryo Aswicahyono, Politik Redistribusi


Last modified on: 4 Juli 2012
Browse More »

Telusuri juga Kanal Musik, Sastra, Politik, Sosial Budaya dan Seni