(0 votes)
(0 votes)
Read 3506 times | Diposting pada

Menelusuri Sepuluh Keganjilan Bank Century (bagian 5 dari 5 tulisan)

Pengantar Redaksi: Pada hari Senin (23 November 2009) yang akan datang, hasil akhir audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penggelontoran dana kepada Bank Century akan diserahkan kepada DPR.


Kontributor Jakartabeat.net, Dandhy Dwi Laksono, menelusuri lekuk liku pencairan ini diantaranya dengan membaca hasil audit BPK sebelumnya (April dan September 2009) dan mencermati berbagai peraturan terkait. Hasil investigasi ini semula terpasang di wall Facebook penulis, tim redaksi Jakartabeat.net mengedit ulang bahasa seperlunya. Tulisan ini dimuat berseri dalam 5 bagian. Ini adalah bagian 5 (dari 5 tulisan).

 

Keganjilan 8.2: Nilai Jaminan Tak Mencukupi

Keganjilan lain yang sangat mengganggu adalah kuantitas agunan berupa Aset Kredit yang diserahkan Bank Century kepada BI. Lagi-lagi menurut aturan yang dibuat Bank Indonesia sendiri (PBI 10/26/2008) tentang FPJP, jumlah Aset Kredit sebagai jaminan, harus berjumlah “paling kurang 150 persen” (Pasal 5) dari nilai FPJP. Nah, menurut temuan BPK, jumlah Aset Kredit yang dijaminkan ke Bank Indonesia hanya 148 persen dari FPJP yang dikucurkan alias hanya Rp 1,02 triliun.

Keganjilan 8.3: Deposan Merangkap Debitur

Nah, di dalam nilai (kuantitas) agunan yang kurang itu pun masih terdapat persoalan dari sisi kualitas agunan. Di dalam Aset Kredit yang dijaminkan Bank Century kepada Bank Indonesia, terdapat hak tagih terhadap tiga debitur besar:
a. PT Artha Persada (Rp 222,99 miliar)
b. Boedi Sampoerna (Rp 195 miliar)
c. PT Tranka Kabel (Rp 50 miliar)

Jadi, pengusaha Boedi Sampoerna yang namanya banyak disebut-sebut, sesungguhnya tak hanya sebagai deposan di Bank Century, tetapi juga debitur alias orang yang berutang. Nah, ketiga debitur ini menyerahkan depositonya sebagai jaminan di bank yang sama. Dus, ketika Bank Century menyerahkan Aset Kredit dari ketiganya ke BI, agunan mereka berupa deposito pun ikut terbawa (carry over) sebagai jaminan FPJP.

Di mata BPK, ini adalah blunder Bank Indonesia. Sebab, dengan jaminan deposito, bila ketiga debitur tersebut gagal bayar (kreditnya macet), agunan yang dapat dicairkan dari masing-masing mereka hanya Rp 2 miliar sesuai batas Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jadi dari agunan  467 miliar itu (milik ketiga debitur), bisa-bisa tinggal Rp 6 miliar. Inilah yang disebut dalam hasil audit BPK September 2009 sebagai “jaminan yang tidak secure.”

Dengan adanya unsur jaminan deposito sebesar Rp 467 miliar di dalam agunan Bank Century kepada Bank Indonesia itu pula, saya menganggap bila Bank Century dinyatakan sebagai Bank Gagal dan kemudian ditutup, maka potensi kerugian negara bisa mencapai Rp 461 miliar. Sebab, jika  memutuskan menutup Bank Century, BI hanya akan menerima pembayaran dari LPS maksimal Rp 6 miliar dari ketiga deposito itu. Karena, lagi-lagi, batas deposito yang dijamin hanya Rp 2 miliar.

Dalam hal ini, Bank Indonesia sudah tersandera dengan keteledorannya (?) sendiri dalam episode pengucuran FPJP, sehingga mau tak mau memang harus “ngotot” menyelamatkan Bank Century (dengan episode Rp 6,7 triliun LPS). Apalagi bila keteledoran ini adalah kesengajaan, maka menutup Bank Century sama dengan membuka kotak pandora berbagai kemungkinan tindak pidana persekongkolan yang sangat potensial merugikan negara. Sebab, keganjilan penyerahan dokumen Aset Kredit (8.1), kuantitas Aset Kredit (8.2), maupun kualitasnya ini (8.3), mustahil tak terkait dengan aspek-aspek pengawasan BI sendiri, sejak Bank Century berstatus Dalam Pengawasan Khusus, 6 November 2008.

Keganjilan 9: Aliran Dana

Saya menulis bagian ini pada 21 November, tepat satu tahun keputusan pemerintah dan bank sentral mem-bailout Bank Century. Dokumen yang saya rujuk adalah laporan hasil audit BPK pada April 2009 dan September 2009. Keduanya bukan hasil audit final, karena beberapa pertanyaan penting belum tuntas terjawab, terutama mengenai:... (ini dia) aliran dana!

Tapi meski baru laporan pendahuluan, BPK sudah mengendus aneka kejanggalan dan keganjilan untuk ukuran bank sekecil Century, baik fase sebelum bailout, proses pengambilan keputusan, hingga pasca-bailout. Dan, yang disebut “aliran dana Bank Century” –bagian yang barangkali dianggap paling seksi— sejatinya juga bisa dibagi dalam babakan tersebut. Jangan terburu nafsu membayangkan kisahnya akan seperti aliran dana Bank Bali sebesar Rp 500-an miliar yang berhasil ditelurusi akuntan publik Pricewaterhouse Cooper (PwC) hingga ke rekening-rekening individu dan perusahaan, namun tak ada tindakan hukum lanjutan kecuali terhadap Djoko Tjandra (PT Era Giat Prima), Pande Lubis (Wakil Kepala BPPN), dan Syahril Sabirin (Gubernur Bank Indonesia)—dengan catatan, yang disebut pertama buron hingga kini.

Yang disebut “aliran dana Bank Century” pada babak sebelum bailout (20-21 November 2008) adalah aliran dana yang patut diduga ilegal yang bersumber dari kucuran Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). Jadi kita belum membicarakan dana Rp 6,7 triliun yang saya kategorikan dalam fase pasca-keputusan bailout. Seperti telah diurai di Keganjilan 8, antara 14 November-19 November 2008, Bank Century menerima kucuran dana FPJP sebesar Rp 689 miliar dari Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan likuiditas. Semula manajemen Bank Century meminta FPJP Rp 1 triliun dengan menyerahkan sejumlah jaminan berupa Aset Kredit yang belakangan dianggap bermasalah oleh BPK.

Nah, sebelum bank milik keluarga Robert Tantular itu diguyur Rp 689 miliar, Bank Indonesia telah menempatkan sejumlah pengawas di bank yang berstatus Dalam Pengawasan Khusus sejak 6 November 2008 itu. Jadi, delapan hari sebelum mulai dikucuri dana talangan, pembukuan dan brankas Bank Century (semestinya) sudah dipelototi orang-orang BI.

Temuan BPK menunjukkan sebaliknya. Pada 14 November 2008, persis hari pertama kucuran FPJP dimulai, Robert Tantular meminta Kepala Bagian Operasional Bank Century Cabang Surabaya untuk memindahkan deposito milik seorang nasabah sebesar 96 juta dolar dari Kantor Cabang Kertajaya (Surabaya) ke Kantor Pusat Operasional (KPO) Senayan (Jakarta). Duit inilah yang disebut sebagai duit milik pengusaha Boedi Sampoerna. Sesampainya di KPO Senayan, keesokan harinya (15 November 2008), duit itu dicairkan sebanyak 18 juta dolar (sekitar Rp 180 miliar) oleh Robert Tantular dan saudarinya, Theresia Dewi Tantular, yang kini jadi buronan polisi. Jadi, sampai episode ini, Anda sudah menemukan dua kali nama Boedi Sampoerna muncul. Pertama sebaga debitur yang kredit dan depositonya dijadikan jaminan FPJP ke Bank Indonesia (Keganjilan 8), dan kedua sebagai nasabah (deposan) yang duitnya digangsir oleh keluarga Tantular. Sekali lagi, kita belum berbicara tentang uang Rp 6,7 triliun yang baru dikucurkan pada 24 November 2008 dalam skema bailout oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ini baru peristiwa yang terjadi pada periode pengucuran FPJP sebesar Rp 689 miliar.

Lantas untuk apa keluarga Tantular menggangsir duit nasabahnya sebesar Rp 18 juta dolar? Usut punya usut, BPK menyimpulkan, uang tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan bank notes (uang kertas asing) yang selama ini telah digunakan untuk keperluan pribadi Dewi Tantular. Sebagai Kepala Divisi Bank Notes, selama ini ternyata Dewi telah menjual bank notes ke luar negeri, dengan jumlah melebihi yang semestinya tercatat. Ada yang menyebut, Dewi melakukan ini karena takut kepergok para pengawas Bank Indonesia yang sudah mulai memeriksa jeroan Bank Century (sejak 6 November 2008). Tapi, melihat tanggal kejadiannya (14 November), BPK secara tak langsung meragukan dugaan ini. BPK lebih percaya pada fakta bahwa karena saat itulah uang dari Bank Indonesia mulai mengucur. Sebab, lubang sebesar 18 juta dolar milik Boedi Sampoerna itu, menurut laporan BPK, kemudian ditambal dengan dana FPJP dari Bank Indonesia.

Ada lagi yang menyebut bahwa duit 18 juta dolar itu digunakan Dewi untuk menutup dana para nasabah PT Antaboga Delta Securitas yang juga dimiliki keluarga Tantular. Sebagaimana diketahui, meski pemiliknya sama, Bank Century dan Antaboga adalah dua perusahaan berbeda secara bisnis. Yang satu bank, yang lain adalah lembaga investasi. Yang pertama memberi bunga (deposito) kepada nasabah, yang kedua memberi keuntungan (gain/yield) bagi hasil investasi. Tapi Tantular berhasil mengecoh sejumlah nasabah Bank Century untuk membeli produk reksadana di Antaboga yang memang “dimirip-miripkan” dengan produk keluaran Bank Century. Akibatnya, ketika Antaboga ambruk dan Bank Century kolaps, yang disebut “nasabah Bank Century” menjadi rancu karena keduanya sudah tercampur aduk. Kelompok pertama dijamin pemerintah (LPS), yang kedua sama sekali tidak. Nah, duit 18 juta dolar yang digangsir Dewi Tantular dari rekening Boedi Sampoerna di Bank Century itulah yang disebut-sebut digunakan untuk menutup bolong di Antaboga.

Kini pertanyaannya: andai keluarga Tantular tak mengutil 18 juta dolar dari FPJP dan andai para pengawas Bank Indonesia jeli terhadap bank yang berada Dalam Pengawasan Khusus, masihkah Bank Century perlu di-bailout oleh LPS? Pertanyaan ini harus dijawab dan disimulasikan sebagai bagian dari audit BPK. Sebab, saya masih mengantongi dugaan bahwa ketidakberesan di fase pengucuran FPJP sebesar Rp 689 miliar inilah yang membuat pemerintah harus mengguyur Rp 6,7 triliun (duit LPS). Fase FPJP juga paling sedikit diributkan karena angkanya kalah seksi dengan fase LPS. Harus ada yang bertanggung jawab di fase ini meski FPJP telah dilunasi pada 11 Februari 2009 (tentu saja dengan duit LPS).

Pengusutan khusus pada fase FPJP ini sekaligus untuk mengurai secara gamblang apakah kebobrokan Bank Century memang ulah keluarga Tantular semata, atau ada "penumpang-penumpang" gelap lain yang akan diuntungkan (langsung atau tidak langsung) dengan kebijakan bailout sebesar Rp 6,7 triliun?

Kembali ke soal duit 18 juta dolar milik Boedi Sampoerna yang dipakai Dewi Tantular (saya lebih senang menganggapnya sebagai uang FPJP, seperti kesimpulan BPK). Duit inilah yang membawa-bawa nama Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji. Boedi Sampoerna, melalui seorang pengacara bernama Lucas, meminta agar duit tersebut ditarik, segera setelah Bank Century di-bailout dan dikucuri Rp 6,7 triliun melalui skema LPS (fase pasca-21 November 2008).

Lucas lalu meminta “surat keterangan” dari Susno sebagai Kabareskrim yang menyatakan bahwa duit yang digelapkan keluarga Tantular itu adalah duit kliennya yang sah, dan bukan duit hasil kejahatan. Surat clearence yang dikeluarkan Susno pada 7 April 2009 itu adalah salah satu syarat yang diminta manajemen baru Bank Century (pasca-bailout). Maklum, saat itu Bank Century sudah disuntik LPS dengan dana segar yang jumlah totalnya belakangan menjadi Rp 6,7 triliun. Bank yang baru disuntik, tentu saja tak bisa seenaknya meloloskan duit para nasabah, meski hal itu menjadi hak legal mereka.

Di tengah proses pengurusan surat “bersih diri” atas uang 18 juta dolar itulah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus suatu masalah. Inilah yang belakangan disebut-sebut sebagai cikal bakal “perang” antara Cicak melawan Buaya.

Sampai di sini persoalan mulai ruwet. Padahal, kita belum lagi mengurai kasus Bank Century di tengah proses dan pasca-bailout sebesar Rp 6,7 triliun. Dugaan bahwa uang itu mengalir ke pundi-pundi politik, masih jauh panggang dari api untuk dibuktikan. Setidaknya di titik ini, di titik ketika saya belum mendapatkan hasil audit BPK terbaru.

Keganjilan 10: Penarikan Tanpa Hak

Faktanya, terjadi penarikan dana oleh pihak-pihak yang semestinya masuk dalam daftar negatif Bank Indonesia pasca-bailout. Tak pelak, dana tersebut disedot dari Penyertaan Modal Sementara LPS yang akhirnya membengkak dari kebutuhan awal Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun.

Penarikan dana oleh pihak terkait ini jumlahnya cukup signifikan. Selain 18 juta dolar untuk mengganti dana nasabah milik Boedi Sampoerna yang sebelumnya digangsir Dewi Tantular, juga ada penarikan-penarikan lain bahkan hingga pasca-bailout (20-21 November 2008), alias menggunakan dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) dari LPS.

Berdasarkan audit sementara BPK, bahkan setelah disuntik Rp 6,7 triliun, dari brankas Bank Century (yang notabene sudah berpindah kepemilikan oleh LPS dan diawasi khusus oleh BI), tetap mengucur sejumlah dana yang ditarik oleh pihak-pihak terkait, yakni masing-masing sebesar: (pertama) Rp 454,8 miliar; (kedua) 2,22 juta dolar Amerika; (ketiga) 164,8 ribu dolar Australia; dan (keempat) 41,1 ribu dolar Singapura. BPK memang belum merinci, mana saja yang ditarik sebelum bailout (dana FPJP) dan mana yang sesudahnya (duit PMS dari LPS).

Siapa yang melakukan penarikan dan untuk apa dana-dana ini? Itulah pertanyaan penting yang (semestinya) akan dijawab BPK dalam hasil audit final yang konon dirilis minggu terakhir November 2009 ini. Tapi yang tak kalah penting adalah pertanyaan, bagaimana mungkin penarikan ini terjadi di depan hidung para pemegang saham baru Bank Century (LPS) dan Bank Indonesia? Atau pertanyaan lain seperti: ke mana dana-dana ini kemudian mengalir?

Bila BPK mempersoalkan empat jenis keluarnya dana itu, pasti lantaran daana itu seharusnya tak boleh ditarik. Sebab, tentu saja semua nasabah berhak menarik dananya. Tapi dana ini dikategorikan sebagai “dana dari rekening simpanan milik pihak yang terkait dengan bank atau pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia.”

Jadi sudah jelas, bahwa yang tak boleh keluar dari brankas Bank Century bukanlah dana milik nasabah biasa—yang memang secara legal boleh ditarik dan menjadi hak mereka—melainkan dana milik pihak terkait yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai PBI No. 7/38/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.

Nah, lantas siapa saja yang masuk dalam daftar negatif Bank Indonesia sebagai pihak-pihak yang dananya tak boleh keluar dari brankas Bank Century? Inilah salah satu bagian terseksi yang kita nantikan dari hasil audit final BPK, selain ke mana aliran dana tersebut bermuara.

Hal yang dilakukan Boedi Sampoerna melalui Lucas (dan menyeret nama Susno Duadji), untuk menarik duitnya 18 juta dolar dari Bank Century, hanya salah satu dari ratusan usaha lain yang mungkin dilakukan nasabah-nasabah tertentu yang simpanannya lebih dari Rp 2 miliar (batas penjaminan LPS). Dus, yang terjadi pada Bank Century pasca-keputusan bailout 21 November 2008 adalah sebuah antrean panjang para nasabah yang ingin menarik dana masing-masing. Itu dilakoni melalui “jalur normal” maupun “adu beking”.  Tak mengherankan kemudian  bila kebutuhan likuiditas yang semula diperkirakan hanya Rp 632 miliar (setelah disuntik FPJP Rp 689 miliar), membengkak menjadi Rp 6,7 triliun.

Persoalannya adalah bagaimana manajemen Bank Century mengatur antrean tersebut dan dalam mendapatkan nomor antrean terkecil—sehingga mendapat prioritas—ada praktik patgulipat dan setoran atau upeti? Dengan struktur berpikir seperti ini, kongkalikong untuk mendapatkan prioritas pengucuran memang bisa saja terjadi. Hanya, kebetulan KPK mengendus proses yang dijalani Lucas dan Susno.

Bila dugaan saya ini benar, obyek penelitian BPK mestinya difokuskan pada siapa saja nasabah di atas Rp 2 miliar yang menarik dana pada periode November–Desember 2008? (terutama yang masuk daftar negatif BI). Sebab, di periode inilah LPS paling banyak mengguyur Bank Century, yakni mencapai Rp 4,9 triliun hanya dalam tempo satu bulan! Sementara tahap pengucuran selanjutnya dilakukan pada Febaruari 2009 (Rp 1,15 triliun) dan terakhir pada 24 Juli 2009 (Rp 630 miliar). Kasus Century sendiri meledak ke permukaan setelah termin kucuran keempat, berakhir (yang bertepatan dengan usainya Pemilihan Presiden satu putaran).

Inilah yang dimaksud dengan “aliran dana Bank Century.” Jadi, bukan semata-mata penarikan dana para nasabah yang memang legal. Dalam rumusan lebih gamblang, menurut saya, yang dimaksud “aliran dana” adalah:

1. Dana-dana yang semestinya masuk daftar negatif Bank Indonesia (tak boleh ditarik dari brankas Bank Century), tapi lolos. Itu mencakup periode FPJP (14-19 November 2008), maupun periode LPS (21 November 2008 – 24 Juli 2009).
2. Aliran selanjutnya dari dana-dana poin 1 (tidak hanya berhenti di tangan nasabahnya yang memang legal).
3. Kemungkinan adanya gratifikasi atau komisi pada individu/pejabat/organisasi tertentu (tapi dananya berasal dari sumber lain yang bukan dari aliran duit Bank Century), dalam rangka memuluskan skenario sebagaimana dimaksud pada poin 1.
4. Dana-dana legal milik para nasabah yang dikucurkan pada periode November – Desember 2008 (bahkan hingga Juli 2009), tapi diduga keluar dengan cara “main mata” dan hasil “bisnis nomor antrean”.
5. Aliran selanjutnya dari dana-dana yang dimaksud poin 4 (tidak berhenti di tangan nasabahnya yang memang legal).
6. Kemungkinan adanya gratifikasi atau komisi pada individu/pejabat/organisasi tertentu (tapi dananya berasal dari sumber lain, bukan aliran duit Bank Century), dalam rangka memuluskan skenario sebagaimana dimaksud pada poin 4.

Dengan pasangan dua kombinasi besar ini (setiap kombinasi terdiri dari tiga kemungkinan “kejahatan”), maka benarlah bahwa kasus Bank Century memang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi agar memuaskan keingintahuan publik. Bila benar hasil audit BPK akan mengejar sejauh itu, peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sangat sentral dan signifikan. Itu dengan catatan PPATK dan BPK melakukan tugas dengan independen, profesional, serta penuh integritas demi kepentingan publik. Bukan yang lain.

Saya mohon maaf bila hingga episode Keganjilan 10 ini, pertanyaan soal siapa yang bersalah dan semestinya ikut bertanggung jawab, belum tuntas terjawab. Serial tulisan ini memang diikhtiarkan untuk mempetakan ulang kasus Bank Century yang sudah banyak diulas, namun terlalu berserak untuk dipahami (dan meninggalkan sejumlah detil penting).

Setelah menyamakan level pemahaman atas kasus ini, mudah-mudahan kita lebih siap mencerna, menelaah, dan mungkin mengkritisi laporan hasil audit final BPK yang akan dilaporkan kepada DPR akhir November ini.****

Untuk membaca bagian pertama, silahkan klik di sini

Untuk membaca bagian kedua, silahkan klik di sini

Untuk membaca bagian ketiga, silahkan klik di sini

Untuk membaca bagian ke empat, silahkan klik di sini


Last modified on: 2 Juli 2012
Browse More »

Telusuri juga Kanal Musik, Sastra, Politik, Sosial Budaya dan Seni