(0 votes)
(0 votes)
Read 4117 times | Diposting pada

Menelusuri Sepuluh Keganjilan Bank Century (Bagian 1 dari 5 tulisan)

Pengantar Redaksi: Pada hari Senin (23 November 2009) yang akan datang, hasil akhir audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penggelontoran dana kepada Bank Century akan diserahkan kepada DPR.


Kontributor Jakartabeat.net, Dandhy Dwi Laksono, menelusuri lekuk liku pencairan ini diantaranya dengan membaca hasil audit BPK sebelumnya (April dan September 2009) dan mencermati berbagai peraturan terkait. Hasil investigasi ini semula terpasang di wall Facebook penulis, tim redaksi Jakartabeat.net mengedit ulang bahasa seperlunya. Tulisan ini dimuat berseri dalam 5 bagian. Ini adalah bagian 1 (dari 5 tulisan).

 

Paparan saya di bawah ini hanya menggenapi tulisan Kwik Kian Gie di Suara Pembaruan, 9 November 2009, di bawah judul Istilah "Sistemik" yang Bersayap. Kwik memegang dokumen “Laporan Kemajuan Pemeriksaan Investigasi atas Kasus Bank Century” yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada September 2009. Saya memakai kata “menggenapi” bukan karena artikel itu ganjil, melainkan jalan cerita kasus Bank Century yang berwajah demikian.

Untuk menulis ini semua, saya merujuk kepada laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada April 2009 dan (seperti juga Kwik) September 2009 (klik di sini untuk membaca tulisan Kwik Kian Gie di harian Suara Pembaruan, scroll down ke rubrik Opini). Di pekan terakhir November 2009, rencananya BPK mengeluarkan laporan audit terbaru. Itulah laporan hasil audit yang (semoga) paling lengkap, jujur, detil, dan akurat. Mari kita mulai.

Keganjilan 1: Frankenstein

Frankenstein adalah makhluk dalam karya fiksi Mary Shelley yang dihidupkan secara “ilmiah” dari unsur-unsur yang (seharusnya) telah mati. Bank Century adalah hasil merger tiga bank: Pikko, CIC, dan Danpac pada 6 Desember 2004 atau hampir dua bulan setelah Susilo Bambang Yudhoyono dilantik sebagai presiden untuk periode pertama masa pemerintahannya. Dua bank yang disebut pertama sebenarnya tak layak hidup karena punya masalah dengan surat-surat berharga (SSB) dalam valuta asing dan memiliki rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) di bawah ketentuan minimum 8 persen.

SSB valas yang berjumlah 203 juta dolar Amerika (sekitar Rp 2 triliun) itu berkualitas rendah (tidak memiliki rating/peringkat) dan berbunga rendah. Ada lagi US Treasury Strips sebesar 185 juta dolar yang dibeli di bawah harga pasar. Namun, aset ini dicatat sebesar harga nominalnya di pembukuan, sehingga seolah-olah aset bank calon pengantin merger ini, kinclong. Merger itu sendiri memang untuk menyelamatkan ketiga bank yang saham-sahamnya juga dimiliki secara bersama-sama oleh Chinkara Capital, Ltd, Rafat Ali Rizvi, dan Hesham Al Waruq.

Singkat cerita, berdasarkan temuan BPK, agar “proyek Frankenstein” ini sukses, Bank Indonesia diduga telah memberikan kelonggaran terhadap persyaratan merger dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Aset berupa SSB, yang semula dinyatakan macet oleh BI, kemudian dianggap lancar untuk memenuhi ketentuan CAR minimal 8 persen dalam rangka merger.
2. Pemegang saham pengendali yang sebenarnya dinyatakan tidak lulus fit and proper test tetap dipertahankan.
3. Pengurus bank, yaitu komisaris dan direksi bank ditunjuk tanpa melalui fit and proper test.
4. Laporan keuangan Bank Pikko dan Bank CIC yang dijadikan dasar merger, sebenarnya diberi opini disclaimer oleh Kantor Akuntan Publik.

Keganjilan 2: Dimanja

Merger ketiga bank sudah dilakukan dan bank yang baru diberi nama Century. Tapi dasar “Frankenstein,” hanya dua bulan setelah merger, tepatnya 28 Februari 2005, posisi rasio kecukupan modal (CAR) Bank Century sudah negatif. Bila dokumen laporan BPK itu tidak salah ketik (karena ada juga bagian yang seharusnya “juta”, tapi ditulis “miliar”), CAR-nya negatif 132,5 persen!

Bank Indonesia bukan tidak tahu. Namun, kabar resmi tentang isi perut Century sendiri baru dirilis BI melalui Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal 31 Oktober 2005 (baca: delapan bulan kemudian). Berdasarkan laporan itu, sesuai ketentuan, semestinya Bank Century sudah harus ditetapkan dalam status Dalam Pengawasan Khusus. Tapi atas usul Direktur Pengawasan Bank 1 yang disetujui Deputi Gubernur Bidang 6, Bank Century hanya dinyatakan berstatus Dalam Pengawasan Intensif. Posisi CAR negatif itu sebenarnya adalah konsekuensi tak terhindarkan dari penyakit bawaan sebelum merger ketika ada aset berupa surat-surat berharga (SSB) sebesar 203 juta dolar yang berkualitas rendah, dan 116 juta dolar di antaranya masih dikuasai pemegang saham.

Dalam situasi seperti itu, menurut peraturan yang dibuat BI sendiri, semestinya para pemegang saham Bank Century wajib melakukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang besarnya 100 persen. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005, tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Jadi bila bank punya aset busuk yang semestinya dicoret dari daftar aktiva, harus dicadangkan dana pengganti sesuai jumlahnya. Ini seperti ketentuan pencadangan untuk kredit macet. Nah, tentu saja, bila hal ini dilakukan, modal bank akan tergerus. Begitu juga dengan Century. Entah mengapa, menurut laporan BPK, BI menyetujui untuk tidak melakukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap surat-surat berharga tersebut. Dus, itu berarti modal Century tidak terancam dan banknya masih bisa hidup. Ini semua cerita 2005.

Lalu, sepanjang 2005 hingga 2007, masih menurut BPK, hasil pemeriksaan Bank Indonesia sebenarnya juga menemukan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang dilakukan Bank Century namun BI “tidak mengambil tindakan yang tegas”.

Ada lagi cerita pelanggaran ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN). Bank Century seharusnya dikenai denda Rp 22 miliar, namun BI justru memberikan diskon 50 persen sehingga Bank Century hanya membayar Rp 11 miliar. Bank ini sungguh dimanja.

Jika BI bertindak tegas terhadap Bank Century, terutama mengenai penerapan ketentuan PPAP, bank tersebut seharusnya berpredikat Dalam Pengawasan Khusus sejak 31 Oktober 2005. Tapi nyatanya, status itu baru disematkan pada Bank Century pada 6 November 2008 alias tiga tahun kemudian!

Keganjilan 3: Disusui

“Sang Frankenstein” yang dipaksakan hidup terus merana lantaran kekurangan likuiditas. Pada 30 Oktober 2008 atau seminggu sebelum statusnya dinyatakan Dalam Pengawasan Khusus, Bank Century mengajukan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp 1 triliun kepada bank sentral sebagai lender of the last resort. Permohonan itu diulangi empat hari kemudian (3 November 2008) dengan posisi rasio kecukupan modal (CAR) yang menurut Bank Indonesia saat itu masih positif 2,35 persen (posisi 30 September 2008). Padahal, syarat bagi sebuah bank untuk mengajukan FPJP, sesuai aturan yang dibuat BI sendiri, harus memiliki CAR minimal 8 persen. Aturan ini tertuang dalam PBI No. 10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bank Umum.

Dus, sesuai aturan di atas kertas, Bank Century tak layak meminta utang satu rupiah pun dalam skema FPJP, apalagi Rp 1 triliun.

Tapi pada 14 November 2008, atau dua pekan setelah permohonan FPJP kedua dilayangkan, Bank Indonesia mengubah peraturan mengenai persyaratan pemberian FPJP: yang semula minimal harus memiliki CAR 8 persen, menjadi cukup dengan CAR positif. Artinya, bila sebuah bank memiliki CAR 0,01 persen pun, bisa diberi FPJP. Nah, dengan ketentuan baru itu, Century yang memiliki CAR 2,35 persen (per 30 September 2008), pun menjadi berhak dikucuri FPJP seperti yang diminta.

Jadi di mana ganjilnya? Bila perubahan ketentuan FPJP yang memungkinkan Bank Century mendapat utangan ini tidak dianggap ganjil, barangkali temuan BPK berikut ini bisa memberi perspektif lain:

Jika mengacu pada posisi CAR tanggal 30 September 2008, Century memang layak diberi FPJP yang telah “dimodifikasi.” Tapi posisi CAR Bank Century sendiri ternyata sudah berubah saat aturan FPJP itu “dilonggarkan.” Posisi CAR pada 31 Oktober 2008 sudah negatif 3,53 persen, bukan lagi positif. Sehingga, dengan ketentuan baru yang sudah longgar ini pun, mestinya Bank Century tak berhak mendapat pertolongan dalam bentuk FPJP. Apalagi, “sebagian jaminan FPJP yang dijanjikan sebesar Rp 467,99 miliar ternyata tidak secure.”

Dengan mengantongi ketentuan baru itu, pada hari yang sama, Century pun mulai diguyur FPJP sebesar Rp 356 miliar (14 November 2008), disusul Rp 145 miliar (17 November), dan Rp 187 miliar (18 November). Total jenderal dana BI yang dipinjamkan ke Century adalah Rp 689,39 miliar melalui skema FPJP (bersambung ke bagian 2)

 

Untuk membaca bagian kedua, silahkan klik di sini

Untuk membaca bagian ketiga, silahkan klik di sini

Untuk membaca bagian keempat, silahkan klik di sini

Untuk membaca bagian kelima, silahkan klik di sini


Last modified on: 2 Juli 2012
Browse More »

Telusuri juga Kanal Musik, Sastra, Politik, Sosial Budaya dan Seni