(14 votes)
(14 votes)
Read 8869 times | Diposting pada

Memutus Rantai Kekerasan Jakarta: Ojek Korporat, Modernisme Keparat & Pasar Bersyarat

 

Konflik Ojek Korporat vs Ojek di Jakarta tak akan pernah berakhir selama pemerintah tak kenal rakyatnya, pengusaha tak kenal pasarnya. Itu adalah kesimpulan saya setelah meneliti lebih jauh konflik Ojek vs Gojek. Sebelum ada wacana Gojek vs Ojek Pangkalan, Ojek dianggap masalah oleh pemerintah. Ia dinyatakan ilegal dan dilarang Undang-Undang, walau perannya begitu besar di dalam struktur ruang Mega-Kota Jakarta yang didesain secara begitu jenius hingga menjadi sangat amburadul. Walau begitu, Ojek pernah menjadi pahlawan kelas menengah bawah, yang selalu ada ketika angkutan legal tak ada, taksi terlalu mahal, sementara Jakarta terlalu dinamis dan terpusat—arus manusia setiap hari didominasi oleh mereka yang menuju ke tengah (Hakim & Parolin, 2008).

Sayangnya, lama kelamaan kemacetan yang semakin parah akibat pembangunan, ledakan populasi, pemusatan klaster kerja kelas menengah, dan kebutuhan akan kecepatan dan ketepatan waktu membuat Ojek dianggap kurang ajar oleh konsumennya. Mereka bisa menembak harga yang mahal, helm di bawah standar SNI, sampai melarang angkot beroperasi. Lalu ketika Ojek Korporat mulai hadir dan populer, Ojek Pangkalan jadi masalah besar karena suka bikin perkara. Ini nampaknya masalah kecemburuan sosial yang sederhana, tapi sebenarnya bukan. Konflik Ojek dan Gojek, misalnya, adalah percabangan dari akar masalah kebijakan yang salah—sama seperti tawuran warga, pembakaran maling/begal, anti pada yang asing, dan premanisme berkedok etnis/agama yang marak di Jakarta. Tulisan ini adalah sebuah telaah sosio-antropologi soal konflik Ojek Korporat-Ojek Pangkalan Jakarta yang bersumber dari media, artikel-artikel ilmiah dan pendapat wartawan lapangan dan ahli perkotaan. Saya akan mencoba mengurai masalah ini dan menawarkan perspektif untuk jadi pertimbangan pengambilan kebijakan dan dan pembentukan opini oleh Pemda DKI, Pengusaha dan Konsumen untuk membentuk Jakarta yang lebih baik.

Semua ini diawali dari penggusuran-penggusuran yang terus terjadi dengan alasan pembangunan tanpa berdasarkan rencana yang jelas dan berkesinambungan (Jones, 2001). Mal dan Apartemen di antara perkampungan dianggap kemajuan dalam perbedaan, padahal sebenarnya adalah masalah sosial. Efeknya, masyarakat menyebar secara serabutan dan pembangunan tidak banyak menyerap tenaga kerja dari yang lokal. Mereka yang tersisa akhirnya masuk ke sektor informal, dari warung, pedagang kaki lima sampai Tukang Ojek, terselip di antara pembangunan-pembangunan itu. Dihadapkan dengan pembangunan yang cepat dan kesenjangan sosial, serta memori kejayaan masa lalu, munculah sentimen-sentimen primordial (kebanggaan asal usul dan tanah) dan ketidak-percayaan pada negara yang Jawasentris atau selalu pro pada pendatang (Brown & Wilson, 2007: 12).

 

Gojek

Gambar 1. Adegan Keluarga Si Doel Ziarah di Lapangan Bola Senayan,
Tempat Tinggal Sabeni yang Dulu Digusur (RCTI/Karnos Film).

Permasalahan tentang tanah yang hilang ini sangat serius di Jakarta. Karena yang tersisa adalah orang-orang yang masih punya rasa memiliki terhadap sesuatu yang bukan lagi milik mereka secara hukum. Mereka terikat pada memori itu seperti keluarga Sabeni yang ziarah ke lapangan Golf dan Lapangan Bola GBK. Pasca Reformasi, pembangunan di Jakarta banyak mengarah ke swasta, dengan kompensasi yang cukup besar dalam pembebasan lahan. Tapi yang sering terjadi, orang-orang yang telah menjual tanahnya terjebak pada ketidakmampuan untuk mengolah modal dan berakhir menjadi terpinggirkan sehingga berakibat pada kesenjangan ekonomi, segregasi sosial, krisis identitas kultural dan kerusakan alam (Paresthu, 2015). Akibat kekerasan dan peminggiran berkali-kali oleh negara dan korporasi, komunitas-komunitas lokal (pada awalnya) terbentuk untuk memberikan rasa aman dan jejaring sosial; dari yang terorganisir seperti front-front paramiliter etnis dan agama, hingga yang acak seperti pangkalan ojek. Tapi lama-kelamaan, ini jadi akar dari banyak konflik horizontal antar pendatang, preman, dan sekarang antar tukang ojek di Jakarta, yang akan selalu berujung pada pertentangan kelas dan potensi kekerasan. Ada tiga argumen pendek yang hendak saya paparkan di sini:

I. Kekerasan dan Premanisme Ojek adalah Ketakutan Massal pada Yang Asing

Saya membuat pemetaan konflik Ojek vs Gojek, kasus yang jadi trend di Jakarta beberapa bulan terakhir ini, dan menemukan bahwa hampir semua daerah yang rawan konflik adalah daerah dengan pangkalan-pangkalan ojek cukup tua (lihat peta) yang menyebar dari Tanjung Priok, semakin banyak titiknya di Jakarta Selatan dan terdorong ke pinggiran (Depok dan Tangerang Selatan). Banyak Tukang Ojek di daerah-daerah itu tinggal (atau pernah tinggal) di dekat pangkalannya dan kebanyakan berasal dari etnis Betawi yang telah berakulturasi dengan pendatang lain dalam waktu yang lama.

 Gojek

Gambar 2. Peta Rawan Konflik Ojek, dikompilasi dari berbagai sumber

Ini berbeda dengan di daerah perkantoran Dukuh Atas sampai SCBD dimana tidak banyak (bukan tak ada) perkampungan yang terselip. Di daerah-daerah bisnis itu, konflik Ojek vs Gojek jarang terjadi karena mobilitas manusia yang sangat dinamis sehingga Tukang Ojek tidak begitu merasa terancam. Sementara di daerah-daerah konflik ini (beberapa dekat dengan pusat bisnis), rasa kepemilikan territorial masih tinggi—walaupun secara hukum, itu bukan lagi tanah mereka. Kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi membuat warga tidak mungkin hidup hanya berdasarkan pendapatan individu. Mereka didukung hubungan sosial dengan kerabat dan sahabat. Premanisme dan Patron jadi kuat karena sistem ini didasari rasa takut akan tergusur secara fisik dan mental, takut kepada yang asing, dan takut akan perubahan mendadak karena mereka selalu kalah dan sulit untuk menetap—sementara saudara-saudara mereka sudah tercerai-berai ke pinggiran. Ketakutan kolektif adalah kekuatan solidaritas paling manusiawi sekaligus paling liar. Dalam ketakutan semacam itu, jangankan berpikir soal standar teknologi, harga dan keselamatan;  mengurus SIM dan STNK saja sulit.

II. Pemerintah & Korporat yang Gagal Paham

Tukang Ojek Pangkalan yang melawan terikat pada memori soal tanahnya, kerabatnya, dan lingkungannya. Ketika logika yang dipakai adalah pembangunan-modern, dimana tanah hanya dianggap properti dan pekerja cuma alat produksi, sulit untuk mengerti pengalaman-kebudayaan orang yang dipinggirkan. Buat orang-orang pinggiran yang telah lama tinggal di suatu daerah, tanah dan relasi sosial adalah bagian dari identitas diri. Tulisan Nadine Freischlad, misalnya, menunjukkan bahwa alasan-alasan tukang ojek di Kalibata untuk melawan berlatar belakang primordialisme, bukan lagi kesenjangan sosial. Dari lima alasan yang dikemukan Freischlad, saya menyimpulkan bahwa komunitas ojek di Kalibata terdiri dari individu-individu yang punya sentimen kelas, anti-branding, terikat dengan tanahnya (pernah atau memang tinggal di situ), bersistem antri, religius, dan menunjukkan solidaritas antar-individu yang lekat dalam komunitasnya—mereka tidak mau jadi Gojek karena takut resiko sosial atau karena setia kawan.

Mereka juga orang-orang yang tidak terserap oleh apartemen atau Mal yang dibangun di daerah mereka. Dari pengamatan Freischlad dalam proses liputannya, industri informal di sekitar apartemen terjadi atas negosiasi antara manajemen apartemen dengan penduduk setempat setelah mereka digusur.i Data yang disediakan Li, ahli tata kota dari Hiroshima University, menunjukkan bahwa pada 2011, 54.8% tukang ojek Jakarta adalah lulusan SMA ke atas yang sulit untuk dapat pekerjaan formal untuk mencukupi keluarganya. Ojek adalah pekerjaan kuncian karena tersudut. Karena itulah, menurut pengamat perkotaan UI Hestu Prahara, adanya Ojek Korporat mereka anggap penggusuran untuk kedua kalinya: setelah tanah, mereka akan kehilangan pekerjaan kuncian itu.ii

III. Pemerintah Harus Pro-Aktif

Gubernur Ahok sangat bangga dengan Gojek sebagai korporat pro-aktif, beliau bahkan ingin Gojek menjadi feeder busway —ide yang lebih dulu dipakai untuk ojek resmi di Bangkok. Bedanya, di Bangkok, Pemerintah mengatur Ojek Pangkalan dengan ijin kerja termasuk perlindungan terhadap pungli, sehingga sudah siap untuk melaksanakan rencana ini. Di Jakarta, ini selalu akan jadi masalah ketika Ojek Korporat yang super-fleksibel berbenturan dengan banyak pangkalan yang sudah mapan ikatan sosialnya. Padahal sistem pangkalan yang ada dari tahun 1950an terjadi karena pemerintah tidak menyediakan feeder/ transportasi yang cukup dari pemukiman ke terminal. Kalau tujuannya adalah memberi akses feeder dari pemukiman ke transportasi massal, kenapa itu direncanakan diberikan pada Ojek Korporat yang sistemnya bukan pangkalan di dekat pemukiman? Bukankah ini namanya menumpuk ketakutan dan kebencian (lagi)?

Sampai artikel ini ditulis, ojek adalah transportasi ilegal di Jakarta sesuai UU No. 22 tahun 2009 tentang angkutan umum orang dan barang. Pemda DKI sering tidak memperhatikan fakta ini, demi alasan praktis. Suku Dinas Perhubungan Jak-Pus bahkan pernah berencana menertibkan ojek dengan membuatkan pangkalan resmi tapi selalu tertunda. Di sisi lain, Ojek Korporat berlindung dibalik ijin perusahaan yang membuat seketika pasal ini jadi abu-abu. Ketika Gojek dengan kelas menengahnya (yang kebanyakan pendatang di Jakarta) mulai ribut di sosial media, baru DPR angkat bicara untuk mengubah UU —yang besar kemungkinan tidak akan berpihak pada Ojek Pangkalan. Karena masalah legalitas inilah maka usaha rekrutmen Ojek Korporat sulit untuk menyentuh mereka yang dipinggirkan negara. Ini jelas bukan mentalitas anti-kompetisi, ini paranoia gusuran—toh di antara pangkalan sendiri mereka berkompetisi dengan aturan yang jelasiii. Pangkalan Ojek adalah komunitas yang sudah terbangun tapi hendak dibuang, bukannya dikembangkan. Dalam hal ini Jakarta jauh lebih tertinggal daripada tukang ojek di Goa, India dan di Bangkok, Thailand, yang ojeknya diatur pemerintahnya atas dasar kekuatan komunitasnya.

Kesimpulannya, tidak ada jalan pintas! Jika Pemda DKI dan Pengusaha memang punya niat baik, mereka harus memerhatikan rakyat juga, memerhatikan struktur dan sistem yang sudah ada selama puluhan tahun dan mengembangkannya, ikut campur di dalamnya. Dimulai dari mengerti bahwa ada masalah histori-sosio-psikologis yang tak bisa didekati dengan logika ekonomi dan bisnis semata. Ia mesti didekati dengan hati dan kemauan untuk beradaptasi dengan memperbaiki struktur material dan mental yang hadir karena kerusakan struktural di masa lalu. Bisa dicontoh, misalnya, pangkalan yang didirikan driver Gojek di Tanah Abang, yang dimungkinkan ketika yang mengisi pangkalan adalah ‘pemain lama’, mantan Tukang Ojek daerah itu juga yang sudah mengerti bagaimana kebudayaan di sana berjalan. Tentunya kita semua berharap ini tidak jadi bumerang. Semoga tidak terjadi konflik antar pangkalan di masa depan.

Kecemburuan sosial adalah isu yang sudah basi buat orang-orang yang yang mengalaminya sebagai nafas sehari-hari. Sejarah kekerasan dan marginalisasi Jakarta yang sering terlupakan membuat tidak ada penegak hukum atau racauan kelas menengah yang akan menghentikan siklus kekerasan ini, selama ketakutan pada yang asing ini dipelihara negara dan kelas menengah melalui pembangunan serampangan, pembiaran oleh penegak hukum, kesenjangan sosial, dan ketidakpahaman pada saudara sebangsa dan setanah air yang direndahkan zaman.

Manusia tidak bisa bermain Tuhan menciptakan pasar dari kun fa ya kun; ia harus berangkat dari sistem dan struktur yang sudah terbangun atau ia harus hancurkan benar-benar struktur itu dan bangun yang baru—pilihan kedua tadi jelas adalah logika Orde Baru yang alih-alih memperbaiki malah membuat manusia yang tersingkir jadi penyakit sosial. Untuk sementara memang secara alami perlawanan Ojek Pangkalan bisa diakali dengan berbagai muslihat oleh driver Ojek Korporat, tapi jika terus dipaksakan dan tidak pernah belajar dari sejarah, maka ini tak akan berakhir baik bagi semua pihak. Saya akan menutup tulisan ini dengan kutipan keren CEO Gojek Nadiem Makarim, tentang persaingannya dengan Grabbike asal Malaysia yang membuatnya memperpanjang promo sepuluh ribu Gojek:

“Mohon tanya tetangga kita, kami terpaksa melakukan itu karena mereka banting harga dan merusak pasar. Itu sebenarnya sangat tidak etis dalam bisnis, tapi terpaksa melakukannya dan itu membuat kami meledak.”

Gojek

Gambar 3 Spanduk Anti-Ojek Korporat. Sumber: kompilasi tweeps

 

Catatan Belakang:

i Diskusi lewat email, 8 Agustus 2015.
ii Diskusi lewat Whatsapp,  6 Agustus 2015.
iii Lihat pembahasan saya tentang persaingan pangkalan ojek di Lenteng Agung di bagian “Memori Ojek Pangkalan dan Monopoli Gojek

Last modified on: 12 Agustus 2015
Browse More »

Telusuri juga Kanal Musik, Sastra, Politik, Sosial Budaya dan Seni