(1 Vote)
(1 Vote)
Read 3703 times | Diposting pada

Krismon di AS dan di Indonesia -- sebuah perbandingan yang menjengkelkan

Dalam seminar tentang Islam di Asia Tenggara yang saya hadiri di University of Michigan Ann Arbor minggu yang lalu (21/3/09), saya bertemu dengan sejumlah Indonesianis, Islamisis dan sarjana Asia tenggara (South-East Asianist). Antara lain, saya bertemu dengan seorang kawan yang dulu pernah "magang" di Freedom Institue saat melakukan riset di Jakarta dan sekarang mengajar di Universitas Cornell, yaitu Tom Pepinsky.


Saya juga bertemu dengan Prof. John O. Voll yang dikenal selama ini karena studinya mengenai gerakan tajdid (pembaharuan) di dunia Islam. Dalam perjalanan pulang ke hotel tempat saya menginap, saya berjalan bareng bersama Tom dan Voll, dan saat itulah berlangsung pembicaraan yang menairk mengenai masalah krisis ekonomi di Amerika.

Caveat: saya bukanlah seorang ekonom, dan catatan yang saya buat ini hanyalah pandangan dari seorang awam yang sama sekali tak menguasai seluk-beluk masalah ekonomi. Di antara kami bertiga, yakni Tom, Prof. Voll dan saya sendiri, hanya Tom lah yang benar-benar belajar ekonomi.

Saya katakan kepada Tom bahwa hal yang menjengkelkan buat saya saat ini adalah bahwa "resep" yang dipakai oleh pemerintah Obama sekarang untuk menyelamatkan Amerika dari krisis ekonomi bertentangan secara diametral dengan "resep" yang dulu pernah diberikan oleh para ekonom Amerika dan pejabat IMF kepada Indonesia saat menderita krisis pada 1997. Kata saya kepada Tom, "Anda sama sekali tak menjalankan resep ekonomi yang dulu anda ajarkan kepada kami saat negeri kami mengalami krisis." Padahal ada banyak kemiripan antara krisis ekonomi di Amerika sekarang dengan "krismon" yang kita alami dulu. Tom, dengan sangat rendah hati, mengakui bahwa "kami" (maksudnya para ekonom di Amerika) telah melakukan kesalahan. Tentu ini dalam pandangan dia. Tom tak bisa dianggap mewakili pandangan seluruh ekonom Amerika.

"Mantra" penyelesaian masalah ekonomi yang dulu diajarkan oleh pejabat IMF sangat kita hafal, karena hampir setiap hari kita baca di koran saat itu. Pertama-tama adalah "fiscal discipline" yang diwujudkan dalam bentuk menekan defisit serendah mungkin dalam anggaran belanja. Mantra lain adalah "structural adjustment" dalam bentuk deregulasi dan privatisasi, serta menghilangkan segala bentuk kendala yang menghalangi perdagangan bebas. Semangat "mantra" IMF juga menghendaki agar pemerintah tidak terlalu mencampuri pasar. Walaupun tidak dikatakan secara terus-terang, semangat mantra itu adalah mengurangi peran pemerintah. Asumsi di balik mantra IMF itu tampaknya diilhami oleh filosofi libertarian Ayn Rand yang juga sangat mempengaruhi pemikiran dan kebijakan yang dibuat oleh Alan Greenspan semasa masih menjabat sebagai Kepala Federal Reserve dulu, yakni "semakin sedikit peran pemerintah, semakin baiklah sebuah negara".

Seluruh resep di atas sama sekali berlawanan dengan semangat dan praktek kebijakan pemerintah Obama saat ini untuk mengatasi krisis ekonomi di Amerika. Pertama-tama, untuk membiayai program-program dia yang sangat ambisius seperti "universal health care", paket stimulus untuk menyelamatkan sejumlah bank dan institusi keuangan lain yang bangkrut, serta independensi bahan bakar (energy independence) terpaksa bujet pemerintah Obama saat ini membengkak dan menanggung defisit yang besar. Inilah yang akhir-akhir ini menjadi sasaran kritik keras dari anggota DPR Partai Republik. Defisit ini tiada lain kecuali dibiayai melalui surat hutang (bond) yang sebagian besar dibeli oleh pihak ketiga di luar Amerika, termasuk pemerintah Cina.

Berlawanan dengan mantra IMF yang dulu mendorong terus deregulasi di Indonesia, semangat dasar pemerintah Obama saat ini adalah justru "me-regulasi" pasar, terutama pasar keuangan. Spekulasi liar para pemain pasar uang di "Wall Street" telah menimbulkan keguncangan ekonomi Amerika dan membuat jutaan kelas menengah pekerja di "Main Street" kehilangan pekerjaan (sekarang ini, setiap bulan, ada sekitar 500 ribu pekerja yang di-PHK di Amerika). "Main Street" adalah istilah yang luas digunakan di Amerika saat ini untuk menunjuk kepada sektor kehidupan sehari-hari rakyat Amerika, dan dikontraskan dengan "Wall Street" yang menjadi ikon para orang kaya yang mengeruk keuntungan di bursa saham di New York.

Semangat pemerintah Obama saat ini juga bukan memperkecil peran pemerintah, tetapi justru memperluasnya. Pada aspek inilah Obama mendapat kritik keras sekali dari kalangan Partai Republik yang menuduh Obama hendak menjalankan sosialisme di Amerika.

Saya katakan kepada Tom Pepinsky, bahwa ini menyakitkan sekali, sebab Amerika sendiri tidak menjalankan resep yang dulu "diajarkan" ke Indonesia. Diskusi kami kemudian melebar kepada isu regulasi pasar keuangan. Prof. John Voll menimpali dengan mengatakan bahwa gagasan membiarkan pasar tanpa regulasi dan pengawasan yang ketat dari "publik" melalui campur tangan pemerintah sangat tak masuk akal.

Salah satu perkembangan dalam krisis ekonomi di Amerika yang membuat masyarakat di sini sakit hati adalah isu bonus perusahaan asuransi raksasa, AIG. Karena bangkrut, AIG meminta "pertolongan" (bail out) kepada pemerintah federal Amerika. Baru-baru ini, Presiden Obama menyetujui paket pertolongan sebesar 85 milyar dolar. Setelah perusahaan itu diinjeksi dengan likuiditas yang berasal dari pajak rakyat Amerika, tiba-tiba tersiar kabar bahwa perusahaan tersebut membayarkan "bonus" kepada sejumlah karyawannya sebesar 160 juta dolar. Salah seorang petinggi perusahaan itu ada yang menerima bonus sebesar 4,6 juta dolar. Tentu ini menimbulkan kemarahan yang luar biasa pada masyarakat Amerika yang merasa pajak mereka dijadikan "pesta" oleh para petinggi AIG. Untungnya, kejaksaan negeri kota New York di mana kantor AIG berada dengan gigih sekali berusaha mengejar supaya bonus itu bisa kembali. Separoh dari bonus itu berhasil ditarik kembali dengan cara membujuk sejumlah karyawan AIG untuk tak menerimanya. Separoh yang lain sulit untuk ditarik kembali sebab diterima oleh sejumlah karyawan asing AIG yang berada di luar Amerika dan mereka semuanya sudah keluar dari perusahaan tersebut.

Perbedaan pokok antara keadaan di Indonesia dulu dan Amerika saat menghadapi krisis saat ini adalah bahwa dulu Indonesia menderita "financial bleeding" karena terjadi "capital flight" atau pelarian modal keluar secara besar-besaran. Sementara saat ini, pemerintah Amerika diuntungkan karena ada pemerintah Cina yang menyuntikkan likuiditas ke kantung pemerintah federal melalui pembelian surat hutang. Yang menarik, pemerintah Cina sendiri tidak berani menarik uangnya yang diparkir di Amerika itu karena khawatir akan membuat ekonomi Amerika akan ambruk total. Jika itu terjadi, Cina jelas akan kehilangan pasar yang sangat besar bagi produk-produknya, dan itu berarti juga ambruknya eknomi Cina sendiri. Dengan kata lain, buat Cina sendiri, Amerika adalah negeri yang ekonominya terlalu sayang untuk dibiarkan ambruk ("too big to fail", istilah yang dipakai oleh kalangan ekonom di sini). Keadaan inilah yang tidak dinikmati oleh Indonesia dulu.

Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan oleh Indonesia saat itu adalah mencari talangan hutang kepada IMF. Sebagaimana kita tahu sendiri, IMF menerapkan syarat hutang yang sangat ketat sekali berupa "resep ekonomi" yang tak satupun dijalankan di Amerika sendiri sekarang, padahal resep itu didesain juga oleh kalangan ekonom di Amerika. Pada kasus Amerika sekarang, negeri itu menikmati keuntungan yang luar biasa karena mendapat suntikan dana dari pemerintah Cina yang sama sekali tak menerapkan syarat apapun kepada Amerika.

Saya kira ada pelajaran menarik dari krisis di Amerika saat ini, yaitu ambruknya sejumlah asumsi ekonomi kalangan libertarian yang marak dan menguasai panggung pemikiran ekonomi di Amerika sejak "revolusi Reagan" dan kemudian diperkuat lagi melalui kebijakan-kebijakan Alan Greenspan sebagai Ketua Bank Sentral Amerika Serikat. Asumsi itu ialah bahwa pasar bisa bekerja sendiri tanpa kontrol publik. Saya kira, tak ada kalangan di Amerika yang masih percaya pada asumsi itu. Bahkan Alan Greenspan sendiri dalam "hearing" dengan Committee of Government Oversight and Reform di DPR Amerika Oktober tahun lalu mengakui dengan terus terang bahwa dia telah melakukan kesalahan karena tak melakukan pengawasan terhadap pasar keuangan. Greenspan semula yakin sekali bahwa "bubble" ekonomi yang diakibatkan oleh kredit perumahan (mortgage) tidak akan pernah pecah, walaupun ada "mal-praktek" di sana-sini. Dia yakin mal-praktek itu akan terkoreksi sendiri melalui mekanisme pasar yang alamiah.

Tetapi Tom Pepinsky mencoba membuat saya gembira dengan melihat aspek positif dari krisis di Indonesia pada 1997 dulu. Krisis itu jelas membawa berkah yang dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia saat ini, yaitu runtuhnya otoritarianisme Orde Baru dan gelombang demokratisasi di Indonesia. Kedua hal ini jelas tak mungkin terjadi tanpa krisis tersebut. Tanpa krisis itu, umat Islam tak bisa menikmati iklim politik yang memungkinkan mereka mendirikan partai-partai yang berasaskan Islam. Tanpa krisis itu, kita tak akan melihat partai-partai seperti PKB, PAN, PKS, PBB, dll.

Hal yang sama juga bisa dikatakan untuk konteks Amerika. Tanpa ada krisis sekarang ini, mungkin Obama akan sulit memenangkan kursi kepresidenan, dan Partai Republik akan tetap berkuasa, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Bush akan terus bertahan hingga sekarang.

Pelajaran lain yang menurut saya penting adalah berbahayanya sikap dogmatis dalam keadaan seperti sekarang ini. Filosofi pemerintahan Obama yang menarik buat saya adalah pragmatisme, tradisi yang kuat berakar dalam masyarakat Amerika sebagaimana dulu pernah dicatat dengan cermat sekali oleh Alexis de Tocqueville dalam "Democracy in America" (“The Americans have no philosophic school of their own and are very little bothered by all those which divide Europe,” kata Tocqueville). Menurut saya, kebijakan pemerintah Obama saat ini tidak bisa semata-mata disebut sebagai kembalinya Keynesianisme dalam panggung ekonomi Amerika. Menurut saya pelabelan semacam itu sangat gegabah.

Menurut saya, alasan sederhana yang melatari kebijakan ekonomi Obama adalah sikap pragmatis berdasarkan intuisi akal sehat biasa saja. Saat ekonomi Amerika ambruk, sudah tentu "resep" ekonomi yang selama ini secara dogmatis dikemukakan oleh kalangan Republik jelas tak masuk akal. Resep-resep itu mencakup sejumlah kebijakan yang sudah menjadi klise, seperti pemotongan pajak, disiplin fiskal, mengurangi peran pemerintah, dst. Menyebut kebijakan Obama saat ini sebagai versi baru sosialisme sebagaimana dikatakan oleh kalangan Partai Republik hanyalah sikap dogmatis belaka.

Pada akhirnya kita harus kembali kepada kebijaksanaan kuno yang sudah dikenal lama dalam tradisi "fiqh al-siyasah" atau fikih politik Islam dan saya kira juga dikenal dalam tradisi-tradisi masyarakat pra-modern yang lain, bahwa tujuan politik adalah untuk menyelenggarakan kebijakan yang membawa manfaat bagi masyarakat. Menurut saya filosofi ini tak bisa disebut sebagai ciri dari isme tertentu, entah kapitalisme, sosialisme, liberalisme, neo-liberalisme, komunisme, atau yang lain. Sebaiknya memang isme-isme itu untuk sementara kita abaikan saja. Yang lebih tepat adalah bersikap pragmatis yang intinya merumuskan suatu kebijakan berdasarkan konteks tertentu, bukan terpaku dan terbelenggu oleh doktrin tertentu. Saya melihat, inilah semangat yang mendasari kebijakan pemerintah Obama saat ini.

Yang paling pokok adalah melihat secara empris masing-masing kebijakan yang ada dan melihatnya berdasarkan kalkulus "sederhana": apakah menguntungkan publik luas atau hanya segelintir orang. Tentu kalkulus ini dalam prakteknya tidak sederhana, sebab membutuhkan keahlian teknis yang sangat rumit. Tetapi kalkulus yang berasal dari filosofi tradisional itu bisa dan seharusnya menjadi semacam "moral compass" buat kita untuk menyelenggarakan ekonomi di masa mendatang.

Last modified on: 12 Desember 2013
Browse More »

Telusuri juga Kanal Musik, Sastra, Politik, Sosial Budaya dan Seni