(0 votes)
(0 votes)
Read 4033 times | Diposting pada

Jokowi Bukan Superman

 

Joko Widodo telah menjadi nakhoda ke-13 Jakarta sejak Indonesia merdeka. Dulu sekali, beberapa pekan selepas Soekarno-Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan, Jakarta dipimpin oleh seorang wali kota. Namanya Soewirjo, salah satu pemimpin PNI Jakarta. Soewirjo kala itu baru memimpin kota Jakarta yang terdiri atas tujuh Kawedanaan, yakni Gambir, Jatinegara, Tanah Abang, Senen, Mangga Besar, Tanjung Priok dan Penjaringan. Mungkin luasnya tak jauh-jauh amat dengan kota Solo yang punya lima kecamatan dengan penduduk sekitar setengah juta jiwa.

Soewirjo menakhodai Jakarta selama enam tahunan. Pada 27 Juni 1951, Sjamsurizal menggantikannya. Dia pernah menjabat wali kota Solo. Jadi Jokowi bukan orang pertama yang datang dari Solo dan menakhodai Ibu Kota Republik. Sjamsurizal memimpin Jakarta singkat betul, empat bulan saja. Selepasnya ada Soediro yang memegang tampuk “Jakarta 1” hingga tahun 1960. Lantas berkuasalah Soemarno Sosroatmodjo.

Di masa Soemarno, Jakarta berstatus “Daerah Chusus Ibu Kota (DCI)”. Statusnya naik kelas, setara provinsi. Soemarno terbang tinggi, menjadi gubernur. Yang lebih istimewa, Perpres 14 Juli 1965 mengangkatnya menjadi setingkat menteri. Nomenklaturnya Menteri Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta.

Jakarta juga bermetamorfosis: Dari kampung multietnis menjadi megapolis yang sumpek. Dan kini, di siang hari, setidaknya 12 juta manusia berseliweran menjejali ruang-ruangnya. Para nakhodanya pun tak lagi diangkat/ditunjuk, tapi dipilih. Pernah lewat DPRD dan terakhir dipilih secara langsung. Maka Jokowi—wali kota Solo yang sesungguhnya masih menjabat hingga 2015 nanti—sah-sah saja memimpin Jakarta. Demokrasi langsung dan hukum memungkinkannya, meskipun secara etis tetap cacat karena sang pujaan melepas amanat warga Solo.

Begitulah politik atau lebih tepatnya politik praktis. Siapa pun [politisinya] tak berkepentingan mewariskan tradisi politik adiluhung buat generasi mendatang. Semuanya tersedot dalam moral “the will to power”. Iya Der Wille zur Macht Nietzsche. Politik dan hidup seperti itu mengutamakan menang dan kalah. Yang menang bisa lupa diri jika dalam perjalanannya ia gagal menyadari apa itu politik berikut konsekuensi-konsekuensi yang terbit dari politik. Mungkin inilah politik dengan "p" kecil yang tak menjamin kehadiran rakyat (demos) dalam setiap prosesnya di kemudian hari.

Jangan harap Megawati Soekarnoputri menyesali keputusannya menugaskan Jokowi maju ke Pilkada Jakarta. Putri Bung Karno, tapi bukan putri ideologisnya itu justru riang gembira. Dengan bangga ia kemukakan itu di arena Rakernas PDIP di Surabaya. Katanya, salah satu kader terbaik PDIP memimpin Ibu Kota. Hmmm. “Tidak pake harus bilang wow begitu kan Mbak Mega?”.

Dalam kontestasi politik, terpilihnya Jokowi yang didukung 2.472.130 pemilih atau 53,82 persen dari warga Ibu Kota yang memberikan hak pilihnya, adalah sebuah pencapaian. Terang saja sebuah prestasi. Apalagi Ibu Kota adalah barometer politik nasional. Menang di sini bisa pula menunjukkan kemenangan secara nasional. Seperti Partai Demokrat tahun 2009.

Namun begitu berkuasa di Jakarta tak selalu memastikan juara nasional. PKS nomor satu di Jakarta pada Pemilu 2004, tapi partai dakwah tadi bukan jawara di tingkat nasional. Karena kala itu yang nomor wahid justru Partai Golkar.

PKS juga selalu kandas mengantarkan kadernya memimpin Jakarta. Pada Pilkada Jakarta tahun 2007, PKS dikeroyok. Alhasil jagoannya kalah. Demikian pula di perhelatan politik lokal Jakarta 2012, PKS bertekuk lutut lagi. Bahkan suaranya yang dialihkan pada Fauzi Bowo di putaran kedua tak manjur untuk memaku sang petahana tetap di kursinya. Suara Foke beda tujuh persen lebih dari sang pemenang. Perbedaan yang tak bisa dibilang tipis dalam pemilihan langsung yang menghadapkan kandidat satu lawan satu. Megawati, bahkan Prabowo Subianto pantas riang. Meskipun tak menjamin apapun dalam arena politik sesungguhnya tahun 2014 mendatang.

Jokowi, diakui atau tidak, lahir menjadi tokoh yang disukai dan karenanya diimpikan lewat histeria massa. Kekangenan masyarakat akan mobil nasional murah “disuapi” Jokowi dengan projek mobil Esemka. Mobil ini jelas bukan gagasan Jokowi. Dia masuk di saat yang tepat, lalu dipersepsikan sebagai pejabat publik yang lengket dengan produk nasional. Media massa mewartakannya. Dia lalu jadi tokoh yang diharapkan masyarakat, dengan beberapa potong kiprahnya di Solo tentu.

Dalam masyarakat yang melodramatik—kalau bukan sentimentil—apa yang dilakukan Jokowi dengan Esemka dan sepak terjangnya di Solo sudah cukup untuk memberinya kepercayaan. Apalagi ia didapuk PDIP, partai yang tidak lihai-lihai amat dalam politik kekuasaan, maju ke Pilkada Jakarta. Klop sudah. Kurang apalagi?

Maka bersesak-sesakanlah harapan warga, terutama warga Jakarta kepadanya. Di luar pembawaannya yang memang supel dan lengket dengan rakyat kecil, janji-janji yang disodorkan Jokowi sebetulnya tak begitu luar biasa. Di antara seabrek janjinya, ada beberapa yang layak disorot.

1. Menambah seribu unit bus Transjakarta, menambah koridor serta menyusun ulang rutenya.
2. Normalisasi secara total seluruh sungai (kali) di Jakarta.
3. Memberikan santunan kematian senilai Rp 2 juta untuk setiap warga yang dilanda kematian. Besar santunan ditingkat menjadi Rp 3 juta buat warga di Kepulauan Seribu.
4. Tak ada penggusuran di permukiman kumuh. Bahkan dia akan mempermudah sertifikasi lahan untuk warga yang telah menghuni lebih dari 20 tahun.
5. Memberikan kartu sehat dan kartu pintar kepada semua warga Jakarta.
6. Tak ada penggusuran dan penarikan pungutan liar pada pedagang kaki lima (PKL).
7. Menghidupkan pagelaran kebudayaan Betawi.

Wajar belaka menaruh harapan pada sang nakhoda Jakarta. Begitulah mustinya.

Melepas janji-janji tentu mudah. Tapi mewujudkannya tak lebih mudah dari ngomong. Yang paling awal, dia musti mendatangkan seribu unit bus. Lalu menyebarnya ke koridor-koridor yang sekarang beroperasi. Lalu bagaimana dengan kendaraan pribadi, mobil dan motor, yang jumlah berlipat-lipat dari penduduk Solo itu?

Bagaimana pula dengan transportasi umum lainnya? Apa yang membedakan dia dengan kebijakan gubernur-gubernur yang sudah-sudah? Apakah berlama-lama di lapangan [fungsi pengawasan] menjamin masalah kemacetan di Jakarta berkurang? Dalam berapa tahun ia bisa mengurangi kemacetan [setidaknya hasilnya lekas dirasakan oleh warga Jakarta dan para penangguk rezeki di Ibu Kota]?

Soal normalisasi kali, apa pula yang membedakan dengan rencana gubernur yang lewat? Bagaimana pula seleksi terhadap warga yang berhak atas santunan kematian itu? Tentu bukan semua warga bukan? Prioritasnya pastilah warga miskin. Tapi kriterianya seperti apa?

Bila warga Jakarta cermat, sesungguhnya tak tergambar dengan jelas apa program prioritas dari nakhoda baru ini. Kelihatan betul Jokowi baru di tingkat “bicara untuk segudang masalah Jakarta”. Maklum dia sedang melambungkan harapan warga yang akan dipimpinnya.

Masalah Jakarta makin kompleks dan rumit. Sesungguhnya untuk dikenang sebagai gubernur Jakarta yang berhasil, menyelesaikan tiga hal saja sudah cukup. Yakni banjir, kemacetan plus sistem transportasi kota yang sumpek serta mengurangi urbanisasi penduduk.

Jokowi--yang lahir 51 tahun lalu, sehari menjelang Jakarta ulang tahun itu--mungkin bermimpi ia adalah Superman!

Last modified on: 13 November 2013
Browse More »

Telusuri juga Kanal Musik, Sastra, Politik, Sosial Budaya dan Seni