(0 votes)
(0 votes)
Read 2156 times | Diposting pada

Golkar, Koalisi, dan Politik Kita Setelah Kasus Century

Telah sering dikutip pandangan ahli politik Scott Mainwaring yang mengatakan bahwa sistem presidensial tidak kompatibel dengan sistem multipartai. Sistem presidensial akan berjalan baik dalam sistem dua partai atau sistem dengan jumlah partai sedikit. Beberapa orang pernah memberi counter argument kepada Mainwaring, antara lain dengan merujuk Indonesia pasca pemilu 2004. Ketika itu, Presiden SBY dengan  kursi partai Demokrat yang hanya 57 kursi, berhasil "menaklukan" partai-partai politik dengan membentuk koalisi gemuk.


Tentu kita ingat, pemenang pemilu legislatif 2004 adalah Partai Golkar dengan 133 kursi. Jinaknya partai politik pada 2004 terutama disebabkan oleh Jusuf Kalla yang berhasil memenangkan kursi ketua umum Partai Golkar tidak berapa lama setelah SBY dan dirinya terpilih menjadi Wakil Presiden. Sebelum Wapres Jusuf Kalla berhasil menjadi ketua umum Partai Golkar, hampir terjadi deadlock antara legislatif dan eksekutif dengan isu jabatan panglima TNI. Oleh Pemerintahan Megawati, jabatan itu semula disiapkan untuk Ryamizard Ryacudu. Namun, SBY menginginkan Djoko Suyanto sebagai calon Panglima TNI. Deadlock itu terjadi dalam konteks kisruh dua kelompok di parlemen, Koalisi Kebangsaan yang digalang antara lain oleh dua partai besar (Golkar yang masih di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung dan PDI P), dan Koalisi Kerakyatan yang dibuat oleh partai-partai kecil termasuk partai Demokrat. SBY beruntung saat  Wapres Jusuf Kalla memenangkan pemilihan Ketua Umum Partai Golkar. Dalam sekejap, bandul politik berbalik arah. Koalisi yang tadinya kurus, mendadak menjadi gemuk dengan kemenangan Jusuf Kalla.

Sekarang kita seperti mengalami déjà vu, dengan sedikit perbedaan. Pemerintahan SBY yang baru terbentuk mengalami perlawanan politik serius di parlemen. Berbeda dari 2004, kali ini Partai Demokrat adalah pemilik 150 kursi, terbanyak di DPR. Dengan 107 kursi, Golkar masih cukup kuat. Berbeda dari Jusuf Kalla yang loyal kepada SBY, Golkar di bawah kepemimpinan baru Aburizal Bakrie, yang notabene adalah menteri SBY sejak periode pertama, menjadi bola liar yang menjadi penyerang SBY, seperti terlihat melalui Pansus Century. Sama seperti 2004, saat ini Golkar adalah bagian dari koalisi gemuk SBY.

Secara politis, isu Bank Century menegaskan betapa rapuhnya "koalisi" gemuk yang dibangun oleh SBY dalam masa pemerintahannya yang kedua ini. Dengan memilih mitra kerja profesional non-partai seperti Boediono sebagai wakil presiden dan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan, sesungguhnya SBY berusaha membangun kabinet profesional untuk berkonsentrasi menjalankan program-program pemerintahan. Dengan perolehan suara sangat meyakinkan dalam pilpres 2009 dan kursi mayoritas Partai Demokrat di DPR, modal politik SBY sesungguhnya amat besar.

Modal politik itu sepertinya dirasakan tidak cukup, dibentuklah "koalisi" gemuk itu. Koalisi dalam konteks politik Indonesia berbeda dari yang dipahami di negara-negara demokrasi yang mapan. Di sana, koalisi umumnya dibentuk sebelum pemilu, sehingga partai yang berkoalisi bahu membahu bekerja memenangkan pemilu. Bila menang, koalisi ini menjalankan pemerintahan dan program.

Perbedaan lain, umumnya yang dibentuk adalah minimum winning coalition, memilih berkoalisi dengan sedikit partai saja. Tujuannya adalah mengefisienkan pemerintahan bila menang dan terpilih. Tidak perlu bernegosiasi macam-macam hal dengan banyak partai lain. Partai yang kalah tahu diri untuk berkonsentrasi di parlemen dan mengontrol eksekutif.  Mereka hanya berusaha mencapai kekuasaan pada pemilu berikutnya.

Hal yang kita lihat di Indonesia, dan semakin jelas terlihat setelah isu Bank Century, adalah kebalikan dari itu semua. Partai saling sikut dalam pemilu, baik pemilu legislatif dan eksekutif. Lucunya, yang kalah tidak malu-malu mencari cara untuk menjadi bagian dari pemerintahan pemenang pemilu. Bak gayung bersambut, ternyata Presiden SBY menjalankan logika yang agak berbeda dari pemenang pemilu di negara lain. Presiden SBY memilih untuk membentuk maximum winning coalition, bukan yang minimum.

Ironisnya, maximum winning coalition inilah yang menganggu pemerintahan SBY periode kedua ini. Paling tidak, itulah yang terlihat dalam pandangan akhir fraksi dalam Pansus Century dua hari lalu. SBY telah menjadi sandera koalisi gemuk yang dibuatnya sendiri.

Sebagai dua figur non-partai, Boediono dan Sri Mulyani adalah target bebas risiko bagi partai-partai politik. Serangan politik kepada keduanya oleh partai-partai politik itu sesungguhnya menciptakan preseden buruk bagi sistem presidensial kita. Boediono dan Sri Mulyani adalah pilihan independen SBY ketika membentuk kabinet, melepaskan diri dari tekanan partai-partai politik yang tentu menginginkan pos wakil presiden dan pos sepenting menteri keuangan. Namun, koalisi gemuk itu justru menemukan target empuk pada Boediono dan Sri Mulyani Indrawati untuk menggerogoti kekuasaan SBY.

Di zaman Orde Baru kita mengenal istilah "oposisi dari dalam" sebagai apologi untuk figur-figur kritis yang memilih bergabung menjadi bagian dari rezim otoriter itu. Sekarang, partai-partai yang kalah namun ikut dalam koalisi gemuk SBY tampaknya menjalankan peran "oposisi dari dalam" dalam arti yang sesungguhnya.

Menyimak apa yang terjadi berkaitan dengan isu Bank Century, saya kira Mainwaring benar adanya: sistem presidensial amat sulit berjalan dalam konteks sistem multipartai. Indonesia dan Golkar pimpinan Jusuf Kala tahun 2004 nyatanya hanya satu pengecualian, bukan contoh permanen yang mematahkan argumen Mainwaring. Menyaksikan Golkar pimpinan Aburizal Bakrie dalam Pansus Century hanya menambah keyakinan mendasar dalam politik bahwa tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang abadi hanyalah kepentingan.

Tulisan ini juga dimuat di Liputan6.com


Last modified on: 3 Juli 2012
Browse More »

Telusuri juga Kanal Musik, Sastra, Politik, Sosial Budaya dan Seni