(0 votes)
(0 votes)
Read 560 times | Diposting pada

Dua Dekade Reformasi dan Upaya Bunuh Diri Demokrasi

Bimo Guntur
Oleh:
Bimo Guntur
 Kolom

 

 

Rekam jejak upaya bunuh diri demokrasi dua dekade terakhir.

 

Dari sekian banyak yang terjadi sepanjang tahun 1998, ada dua yang paling mudah diingat: tersebarnya skandal Bill Clinton-Monica Lewinsky dan keributan sepanjang Mei 1998 yang berujung pada lengsernya Suharto. Turunnya presiden kedua dari Indonesia tersebut menandakan era baru: reformasi. Reformasi menjanjikan banyak hal: dari pemimpin baru, desentralisasi negara, akhir dari rezim otoriter, dan yang paling penting, demokrasi: mengembalikan kekuasaan ke tangan rakyat. Mungkin janji reformasi terlampau banyak, demokrasinya memang sudah ada, tapi tidakkah ini masih terlalu dini untuk dirayakan?

Sama seperti para konservatif yang membantu kemenangan Donald Trump dalam pemilu U.S. beberapa waktu yang lalu, konservatisme juga menjamur di Indonesia pasca reformasi. Konservatisme, didefinisikan dengan mudah, adalah paham sosial politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Konservatisme berusaha mempertahankan hal-hal yang sudah mapan menyangkut ide pemerintahan, praktik politik, dan lingkup sosial. Dengan begitu, konservatisme berada di spektrum yang berseberangan dengan kata seperti progresif atau liberal. Di Indonesia sendiri, elite konservatif berusaha mempertahankan status quo dan kekuasaan peninggalan rezim Suharto. Mulai dari elite-elite yang pernah berkuasa dan berjaya di era Suharto, para petinggi parpol, hingga organisasi keagamaan, pihak-pihak tersebut berusaha melanggengkan keistimewaan yang mereka dapatkan di era Suharto. Salah satu yang menonjol adalah maraknya organisasi Islam konservatif di masyarakat dan pemerintahan. Di beberapa partai, misalnya, dapat dilihat hubungan antara elit politik dengan pemuka agama dari hubungan antara partai dan organisasi keagamaan. Hal ini jelas bertentangan dengan gagasan demokrasi pada era reformasi. Dan ironisnya, demokrasi sendiri lah yang memberi kesempatan untuk konservatisme merajalela di kalangan masyarakat.

Selain itu, demokrasi gagal dalam menjamin adanya dialog antara negara-korporat dengan rakyat. Salah satu aspek yang mendefinisikan demokrasi adalah keterlibatan rakyat dan pemerintah sebagai satu kesatuan. Artinya, ada dialog yang dibangun dan bekerja dengan baik antara rakyat dan negara. Namun, nyatanya, banyak tuntutan rakyat yang tidak terpenuhi, dari mulai sektor hukum hingga pangan. Protes kenaikan harga pangan, misalnya, disikapi dengan santai: diet dan kurangi makan, tawar jika berbelanja, dan sebagainya. Di saat yang bersamaan, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terus berkurang. Sebagian rakyat, pada pada akhirnya, memilih untuk mengambil sikap anti pemerintah. Masalahnya, kekosongan dialog antara rakyat dan pemerintah memberi celah untuk masuknya ideologi-ideologi asing. Beberapa tahun belakangan paham Khilafah mulai ramai dibicarakan, dilihat dari terbentuknya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau pengakuan kesetiaan beberapa ormas pada organisasi radikal macam Al Qaeda atau IS.

Usaha-usaha penganganan ancaman keamanan negara di rezim Jokowi, anehnya, menjadi mirip Orde Baru. Dalam revisi UU terorisme yang dibuat setelah bom Sarinah, misalnya, terdapat isu mengenai keterlibatan TNI dalam menindak terorisme. Perlibatan TNI ini menjadi masalah melihat revisi UU terorisme dapat disalahgunakan demi kepentingan politik tertentu. Selain itu, implementasi UU ITE juga bisa berujung pada dibungkamnya kritik masyarakat terhadap pemerintah. UU ITE awalnya dimaksudkan untuk menjamin keamanan masyarakat di dunia digital. Namun, UU tersebut malah mengancam kebebasan berpendapat masyarakat di internet, melihat dari beberapa waktu belakangan seseorang bisa masuk bui hanya karena kelakar di media sosial. Mungkin Suharto masih langgeng menjadi panutan dalam urusan pembuatan kebijakan keamanan dan kestabilan negara.

Dua dekade sudah berlalu dan kekuasaan kini kurang lebih sudah berada di tangan rakyat. Namun, ketika kebebasan berpikir yang diusung demokrasi justru melahirkan intoleransi hingga bom bunuh diri, konsep mendasar dari demokrasi perihal kebebasan dan kesetaraan harus dikaji ulang. Di penghujung orde baru, demokrasi dianggap sebagai juru selamat dari rezim otoriter, dan 20 tahun setelahnya, tirani masih tetap ada; hanya berpindah tangan. Kuasa bukan sepenuhnya di tangan rakyat, melainkan hanya mayoritas. Mungkin Socrates, dalam Republic karya Plato, benar ketika ia dengan mengejutkan berpendapat bahwa demokrasi menghasilkan tirani. Dan demokrasi, dengan demikian, pada akhirnya mati bunuh diri.

Menanggapi demokrasi yang gemar mati muda ini, Socrates melanjutkan bahwa demokrasi hanya bisa berhasil jika masyarakat bisa bersikap lebih humanis dan dewasa. Masyarakat yang bijaksana menjadi titik tengah yang menyeimbangkan kebebasan yang digagas demokrasi dan keamanan serta penjaminan hak-hak semua orang. Demokrasi idealnya menjamin hak-hak semua orang dan kuasa milik mayoritas digunakan melindungi minoritas. Tapi, mungkin Socrates yang sudah almarhum sudah tidak relevan di masa sekarang. Mungkin, mayoritas yang otoriter, intoleransi, serta penyingkiran minoritas merupakan cara yang paling semestinya dalam menggunakan kuasa.

Pada akhirnya, demokrasi yang ideal hanya bisa ada jika kebebasan yang terus beranak pinak di tangan massa otoriter dan kuasa negara atas keamanan dapat seimbang. Namun, sampai titik tengah tersebut ditemukan, perayaan demokrasi hanya menjadi selebrasi banalitas kejahatan seperti ketika Hitler terpilih secara demokratis di Jerman pra-perang Dunia II.

Last modified on: 1 Juni 2018
Browse More »

Telusuri juga Kanal Musik, Sastra, Politik, Sosial Budaya dan Seni