(2 votes)
(2 votes)
Read 373 times | Diposting pada

Dicari: Pemilik Politik di Ruang Publik

Redaksi JB
Oleh:
Redaksi JB
 Kolom

 

Batas nyata antara ruang publik dunia nyata dan dunia maya bisa dibilang semakin buram dari hari ke hari. Pada awalnya, media sosial tidak dianggap sebagai ruang publik karena penggunanya belum sebanyak hari ini. Namun, ketika media sosial menjadi tempat masyarakat berinteraksi, mobilitas massa di ruang nyata sempat dikhawatirkan hilang. Orang lebih banyak berinteraksi lewat telepon pintar, membuat komunitas dan gerakan massa yang ribut di dunia maya, dan kurang bertindak di dunia nyata. Meskipun begitu, hari ini di Indonesia gerakan dunia maya perlahan menjadi kenyataan: dari mulai janjian untuk kopi darat, membuat ormas, hingga piknik di Car Free Day (CFD) dengan baju jargon kampanye pilpres yang masih tahun depan. Percampuran publik-maya ini menimbulkan perluasan ruang publik dan kegamangan yang nyata—apalagi kalau kopi darat, ormas, atau komunitas dibentuk berdasarkan berita-berita internet yang belum jelas dasarnya seperti kasus komunitas bumi datar yang bertemu dengan kepala LAPAN beberapa bulan yang lalu.

Menurut Jurgen Habermas, ruang publik penting bagi demokrasi. Di sana, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Habermas dikritik karena tidak menyadari adanya politik kelas di ruang publik. Meski demikian, yang mungkin perlu ditinjau kembali adalah perilaku masyarakat di ruang publik dan kaitannya dengan persepsi mengenai kepemilikan ruang publik.

Penggunaan ruang publik di Indonesia–dengan kebebasan ini-itu sebagai pembenaran–masih tergolong sembarangan. Di dunia nyata, buang sampah pada tempatnya juga masih menjadi konsep yang harus dikampanyekan agar bisa diterapkan—kampanye yang sejauh ini lebih berhasil di kepanitiaan gerakan ormas bergaya nomor togel. Sementara dalam penggunaan di event mingguan seperti CFD, sampah berserakan dimana-mana. Sampah ini bukan hanya berbentuk fisik, tapi juga berbentuk mental, seperti tindak politik praktis seperti yang beberapa waktu lalu berakhir dengan keributan. Di linimasa pun tak jauh berbeda. Sebagai ruang publik, media sosial juga kerap dipenuhi dengan aspirasi-aspirasi masyarakat yang memiliki antusiasme tinggi terhadap politik, terutama menjelang pemilu, dan tentunya dengan gerakan penyebar hoax, clicking monkeys, dan situs-situs berita abal-abal. Gerakan yang melawan hoax atau situs abal-abal juga dibuat komunitasnya. Orang-orang yang berpendidikan lumayan tinggi dan mampu berkomentar ‘kritis,’ berusaha ‘memperbaiki’ opini publik atas kenyataan fiktif. Namun, apa gunanya pemikiran kritis bila disampaikan dalam monolog satu arah atau dengan labeling emosional ‘cebong,’ ‘IQ 2D,’ atau ‘Panasbung’ seperti yang menjamur akhir-akhir ini? Monolog dua arah sesungguhnya tidak menghasilkan apa-apa selain suara bising—itulah sebabnya website ini tidak punya kolom komentar—Ingin berkomentar? Silahkan kirim esei balasan.

Soal kepemilikan, menyatakan bahwa ruang publik sepenuhnya milik publik terkesan terlalu optimis. Tempat-tempat yang dinilai sebagai ruang publik tidak lepas dari kontestasi brand negara dan korporat. Seberapa banyak iklan dan reklame yang ada di sepanjang jalan Sudirman? Apa ada ruang publik yang lepas dari kontestasi ideologi yang ditampilkan lewat atribut? Coba lihat media massa, mana yang lebih banyak: media massa yang bebas brand politik tertentu atau yang tidak?

Mungkin sosiolog asal Inggris John Urry dalam buku Consuming Places benar ketika ia berkata bahwa publik adalah konsumen yang mengkonsumsi ruang. Artinya, ada kontestasi yang berlangsung di balik ruang publik–dengan publik sebagai calon konsumennya. Di CFD, misalnya, toa-toa merk dan sponsor panggung kecil-kecil bisa lebih marak daripada toa-toa masjid di kampung yang beradu adzan. Berbagai komunitas kelas menengah, dengan klab anjing pudel sampe kuskus piaraan, semarak memamerkan ‘anak’ mereka, sembari tentunya mengenakan brand pakaian mentereng terbaru. Dan masih banyak lagi promosi-promosi lain lewat iklan berjalan di CFD.

Dengan publik sebagai konsumen, ruang publik adalah milik negara dan korporat. Ada kuasa dari satu pihak –yang dalam hal ini, menguasai daya tarik konsumsi dari ruang. Begitu juga dengan iklan-iklan yang muncul di laman facebook kita. Korporasi tidak butuh dukun sakti macam Dr. Strange untuk mengetahui preferensi kita. Perhatikan iklan di Facebook atau akun Youtube Anda, dan pertanyakan: Apa pernah saya mencari produk ini di internet? Tidak heran jika Mark Zuckeberg selaku pemilik facebook terjerat kasus penjualan data, karena bisnisnya memang menjual data. Dan bukan hanya soal iklan yang muncul, korporasi internet macam Google dan Facebook juga melakukan kontrol ideologi. Logaritma internet menyaring konten berdasar sikap kita terhadap sesuatu, maka ketika kawan-kawan kita yang beda ideologi mulai jarang terlihat postingan menyebalkannya di lini massa, jangan anggap mereka jarang posting. Logaritma lah yang membaca reaksi kita pada postingan kawan-kawan yang berbeda dan pelan-pelan mengurangi intensitas kemunculan postingan mereka. Mengganggap bahwa akun media sosial kita adalah sepenuhnya ranah privasi, kemudian, menjadi lugu.

Sekarang, mari kita bertanya: seberapa besar peran perasaan memiliki ruang publik yang membuat kita terlalu percaya diri? Perilaku masyarakat, pada akhirnya, terbentuk bukan dari apa yang mereka percaya, melainkan sesuatu yang mereka telah terbiasa. Anggapan mengenai ruang publik sebagai milik publik pun terbentuk dari perasaan terbiasa dalam penggunaan ruang publik. Namun, ruang publik seperti panggung teater. Dari belakang panggung, properti dimasukkan; ditata di atas panggung. Lampu-lampu dinyalakan, pertunjukkan dimulai. Dan daripada merasa bahwa panggung itu sepenuhnya milik kita, coba lihat dulu, siapa yang ada di belakang panggungnya, dan menyiapkan untuk kita berlaku sebagai penonton sekaligus aktor dalam drama politik NKRI (Negara-Korporasi Republik Indonesia). (BG/NN)

Last modified on: 9 Mei 2018
Browse More »

Telusuri juga Kanal Musik, Sastra, Politik, Sosial Budaya dan Seni