(0 votes)
(0 votes)
Read 3760 times | Diposting pada

Bencana Situ Gintung: Learning the Unlearned Lessons

Ketika bencana Situ Gintung terjadi dan segera menjadi headline di berita-berita nasional, ada satu ironi yang muncul. Diakui atau tidak, kita semua tidak terlalu terkejut.


Bukan apa-apa, bencana seperti ini sudah sekian kali menerpa rakyat Indonesia. Memori kolektif kita telah dipenuhi oleh berita-berita bencana yang telah menumpulkan rasa keterkejutan kita. Akhirnya bencana telah menjadi banal dan kehilangan makna yang seharusnya.

Kita semua tahu bahwa bencana Situ Gintung dapat dan seharusnya dihindari. Tetapi mengapa hal itu terjadi juga? Dengan rekam jejak yang begitu tinggi, Indonesia adalah contoh paling lengkap dari apa yang disebut sosiolog Jerman Ulrich Beck sebagai risk society (masyarakat beresiko). Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia harus berhadapan berbagai jenis resiko yang setiap saat mengancam. Resiko ini dapat berwujud sosial ekonomi, misalnya resiko kemiskinan dan kemelaratan. Juga dapat berwujud fisikal misalnya resiko kesehatan dan kecelakaan.

Sebuah resiko disebut resiko karena ketidakpastiaan akibat tidak adanya pengetahuan yang cukup untuk  memahami apa yang akan terjadi dikemudian hari. Tetapi memiliki pengetahuan tentang suatu resiko belum menjamin terhindarnya kita dari bahaya yang mengancam. Pengetahuan membutuhkan media institusional agar tindakan-tindakan preventif dapat diambil secara efektif. Disinilah bottleneck yang paling krusial.

Situ Gintung merupakan urban disaster yang terjadi bukan semata-mata karena keteledoran satu-dua individu yang mestinya bertanggung jawab untuk mengambil tindakan preventif. Tetapi lebih karena kesalahan institusional yang sistemik. Secara keseluruhan Jakarta adalah sebuah sistem perkotaan yang dibangun oleh hasrat pertumbuhan yang begitu meluap sehingga menutup rasionalitas pentingnya sebuah sistem keselamatan yang andal. Coba perhatikan sekeliling Jakarta dan amati secara detail kualitas infrastruktur publik yang dibangun. Sebagai contoh sistem transportasi publik seperti bis dan metro mini yang beroperasi nyaris tanpa kendali sehingga dapat memakan korban setiap saat. Sistem jalan raya tidak jauh lebih baik. Di sana-sini jalan berlubang dan minimnya tanda-tanda lalu lintas seperti marka atau petunjuk yang dapat dengan mudah mengundang kecelakaan. Proyek-proyek  konstruksi yang ada dimana-mana dilakukan tanpa mekanisme keselamatan publik yang memadai. Yang lebih fatal lagi adalah sistem ekologi kota yang tidak didesain secara optimal untuk mengendalikan air hujan. Akibatnya setiap tahun banjir menjadi langganan seantero kota. Gambaran ringkas ini menunjukkan bahwa Jakarta adalah kota yang dikelola seperti sarang burung. Tanpa struktur, tanpa sistem, tanpa logika.  Dan apa yang terjadi di Jakarta adalah refleksi kapasitas pemerintah nasional dalam mengelola resiko pembangunan.

Atau bisa jadi sebenarnya kata “resiko” tidak ada dalam kosa kata pemerintah nasional maupun lokal.  Karena itu pembangunan dilakukan tanpa menghitung tingkat resiko yang harus dihadapi. Ini bisa dilihat secara gamblang dari beberapa rencana ambisius seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), pembangunan jembatan selat Sunda yang konon terpanjang di Asia, pembangunan menara Jakarta yang tertinggi di dunia, atau pembangunan mall terbesar di Asia Tenggara.

“Apa salahnya punya ambisi seperti itu?” begitu kata mereka yang antusias dengan kemajuan. Ya tidak masalah jika pemerintah memiliki kapasitas yang cukup untuk meyakinkan kita semua bahwa resiko telah dipertimbangkan matang-matang dan setiap kemungkinan telah diantisipasi. Masalahnya, seperti yang terjadi di Situ Gintung, kepercayaan akan kemampuan pemerintah dalam mengelola infrastruktur publik  telah menipis.

Hikmah dari Situ Gintung adalah bahwa kita (lebih tepatnya pemerintah) tidak pernah belajar. Bukan karena tidak mau tetapi karena tidak memiliki kemampuan untuk belajar. Memori institusi pemerintah tidak cukup untuk memahami apa itu resiko dan bagaimana mengantisipasinya. Untuk meng-upgrade memori ini dibutuhkan perubahan fundamental di dalam struktur dan logika berpikir organisasi pemerintah. Jika ini tidak dilakukan, tidak mustahil bencana lebih besar akan menyusul.


Last modified on: 29 Juni 2012
Browse More »

Telusuri juga Kanal Musik, Sastra, Politik, Sosial Budaya dan Seni