(2 votes)
(2 votes)
Read 1283 times | Diposting pada

Bahaya Laten Persekusi dan Teror oleh Negara

Penyaliban adalah salah satu bentuk persekusi tertua. Penyaliban adalah salah satu bentuk persekusi tertua.

 

Ada yang perlu digarisbawahi dari peristiwa persekusi yang sempat ramai belakangan, yaitu keberulangan. Indonesia memiliki catatan menarik pada kasus persekusi. Sebagai sebuah karakter dasar dari berbagai instrumen hak asasi manusia, persekusi sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia berhubungan erat dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan kesetaraaan yang tertanam dalam berbagai instrumen hak asasi manusia. Praktik diskriminatif terhadap orang Yahudi di Jerman,  kelompok Muslim di Yugoslavia, suku Tutsi di Rwanda, hingga Gerakan Demokratis Oranye di Kenya, merupakan bentuk persekusi yang dilatari oleh perbedaan agama, suku, hingga pandangan politik.

 

KontraS mencatat  pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan cenderung meningkat dan celakanya negara beserta aparaturnya justeru kerap menjadi pelaku dominan persekusi melalui level keterlibatan yang beragam, mulai dari ikut sebagai pelaku utama, ikut memfasilitasi persekusi, memberikan persetujuan diam-diam, dan terakhir membiarkan. Pada 2014 berjumlah 162 kasus, kemudian pada 2015 berjumlah 238 kasus, sedangkan pada 2016 menjadi 342 kasus. Dari data statistik di atas, bukan tidak mungkin kejahatan persekusi terjadi lagi di kemudian hari. 

 

Masih hangat dalam ingatan ketika seorang anak muda dikerumuni oleh pasukan pembela Islam mendapat intimidasi verbal maupun nonverbal dan kisah dokter di Solok yang diduga diincar oleh ormas keagamaan atas apa yang mereka unggah di media sosial. Dua kasus di atas adalah contoh nyata persekusi kembali berulang. Ada dua alasan yang melatarinya, pertama hasrat menguasai dari kelompok tersebut, kedua pembiaran oleh negara. 

 

Persekusi yang dilakukan oleh kelompok tertentu tidak disebut sebagai bentuk pelanggaran oleh pelakunya. Pelaku tidak melihat salah dalam tindakan mereka atau membiarkan kesalahan kecil untuk melawan apa yang mereka lihat sebagai kesalahan yang lebih besar dan lebih serius. Persekusi biasanya dinyatakan sebagai upaya untuk melindungi diri sendiri, keluarga, kelompok atau masyarakat dari apa yang mereka lihat sebagai potensi ancaman atau berlawanan dengan kepercayaannya.

 

Kelompok yang dipersekusi sering diberi label dengan menggunakan istilah merendahkan yang memperkuat keterasingan sosial mereka. Misalnya, ras yang berbeda disebut inferior atau sub-manusia; Agama yang berbeda disebut kafir atau kafir; Kelompok politik disebut subversif; Homoseksual dan pengguna narkoba disebut tidak bermoral. Penggunaan istilah semacam itu dengan konotasi yang sangat negatif memungkinkan individu untuk tidak memeriksa sifat sebenarnya dari hubungan mereka dengan kelompok yang dianiaya.

 

Lebih jauh lagi, kejahatan persekusi sangat berkaitan dengan kejahatan internasional sebagaimana yang telah diulas di atas; mengingat bentuk dan penerapannya yang universal berpotensi bagi setiap kejahatan lainnya terhadap kemanusiaan; Intinya, apapun dari "penyiksaan" hingga "perbudakan" memiliki kemungkinan merupakan juga tindakan persekusi ketika faktor-faktor tertentu terpenuhi.  Dalam hal ini, muatan persekusi dapat berdampak yang luas ke kejahatan yang lebih besar. Pada konteks ini ingin menegaskan bahwa kejahatan persekusi bukannya kejahatan tunggal dan final. Kejahatan ini dapat beranak pinak dan jatuh pada suatu kejahatan internasional serius dan bahkan masuk pada kategori kejahatan terhadap kemanusiaan apabila tidak dilakukan fungsi pencegahan. 

 

Perjalanan panjang mendefinisikan persekusi menemukan ruangnya sendiri dalam hukum internasional dan hukum kebiasaan internasional. Dari Konfrensi Perdamaian Paris hingga Statuta Roma mengisyaratkan bahaya persekusi merupakan bagian dari kejahatan atas kemanusiaan yang terpisah dari kejahatan perang dan dilandasi oleh diskriminasi ras, agama, gender, hingga pandangan politik. Piagam Nuremberg 1948 sebagai sebuah pijakan awal mengenali kejahatan persekusi, memasuki babak barunya dalam kejahatan atas kemanusiaan yang terjadi di Yugoslavia dan Rwanda. Dengan berbagai karakteristiknya, persekusi kemudian dikenali secara luas sebagai pelanggaran atas hak-hak fundamental individual yang mana negara harus mempertanggungjawabkan atas setiap bentuk kerugiannya.

 

Persekusi oleh Negara

 

Persekusi juga bisa lahir dari sikap negara, seperti yang terjadi di Venezuela. Pada 2013, setelah kematian Hugo Chavez, Pemerintahan yang menggantikan di bawah pimpinan Nicolas Maduro melakukan serangkaian langkah yang membungkam hak sipil dan politik warganya. Selama kepemimpinannya, krisis politik meningkat di Venezuela yang terjadi di beberapa sektor. Peristiwa tersebut pun disambut oleh protes dari masyarakat atas represifitas pemerintahan. Namun, protes tersebut dijawab pemerintah dengan penangkapan dan persekusi terhadap warga, mahasiswa, pemimpin kelompok, dan partai oposisinya. 

 

Lebih jelasnya bagaimana pemerintah membatasi dan membatasi hak asasi manusia tertentu (kebebasan pribadi, integritas pribadi, kebebasan berekspresi, hak atas persamaan, dan lain-lain) kepada sekelompok orang karena aktivitas politik atau ideologi individual mereka bertentangan dengan usulan ideologis politik mereka. Praktik yang menyimpang seperti inisiasi prosedur peradilan, penahanan sewenang-wenang, penggunaan media sebagai alat penindasan dan penggunaan organ negara untuk memenuhi tujuan politik tertentu, menjadi semakin nyata.

Di Indonesia sendiri, negara terlebih dahulu melakukan persekusi politik terhadap warganya. Bahkan sebelum pengesahannya selaku Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968, kewenangan yang dimiliki Soeharto telah memungkinkannya untuk mensahkan sejumlah peraturan/perundangan yang amat penting. Kesemuanya ini memberikan legitimasi baginya untuk naik ke pangung kekuasaan, memfasilitasi proses persekusi dan diskriminasi terhadap para anggota PKI dan orang-orang yang dituduh bersimpati dengan organisasi tersebut. 

Dalam merespon hal di atas, negara lantas mengeluarkan beberapa peraturan, seperti TAP MPRS No. XXV/1966 yang menyatakan larangan atas PKI dan ideologi Marxisme-Leninisme dan UU PPNS 1965. Akibat masih adanya undang-undang tersebut, maka terjadilah persekusi berbasis ideologi. Contoh yang dapat diambil ialah ketika diadakannya simposium 1965. Simposium ini muncul dari proses penyampaian informasi dan desakan ke negara untuk menuntaskan pelbagai kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat dimasa lalu. Namun, dalam kurun satu bulan, sepanjang April 2016, upaya negara diarahkan hanya pada membuat sebuah simposium belaka. Kondisi kasus-kasus pelanggaran HAM sebagaian sudah masuk pada tahap proses hukum, namun mengalami penolakan dari Jaksa Agung, pengalihan pada kampanye rekonsiliasi tanpa dijelaskan secara tertulis apa maksud rekonsiliasi, lalu didiskusikan antara kantor Menko Polhukam dan Wantimpres, dan berujung pada penyelenggaraan Simposium. Tidak ada hasil lanjutan dari acara Simposium tersebut. Parahnya, simposium malah membuat kelompok tertentu (TNI dan kelompok anti-PKI) semakin beringas.  Pasca simposium terdapat dua operasi, pertama, operasi antikomunis; kedua, anti-LGBT. 

 

Pembatasan praktik ekspresi publik dengan tindakan yang mendahului dan dipenuhi rekayasa ini jelas bertentangan pada komitmen Pemerintah Indonesia untuk menghormati kebebasan berekspresi yang diatur di dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 23 UU No. 39/1999 tentang HAM. Bagi mereka yang berusaha untuk menolak argumentasi KontraS dan pegiat HAM lainnya, maka akan kerap mengutip Pasal 28J (2) UUD 1945 yang ditafsirkan secara ambigu dan tidak sesuai dengan semangat derogasi hak yang diatur dalam tata hukum nasional dan internasional.

 

Persekusi politik menyebabkan pelanggaran terhadap hak kebebasan pribadi dan hak lain yang berkaitan. Seperti dalam kasus penahanan sewenang-wenang, hak untuk melakukan proses hukum dan pengadilan yang adil karena proses pidana terhadap negara tidak mengejar keadilan dan norma hukum tapi agenda negara yang cenderung represif. Akhirnya, perlu dicatat bahwa persekusi politik juga bentuk kegiatan yang sama bahayanya dengan persekusi berlandaskan agama. Mungkin lebih parah, sebab jelas terlihat keterlibatan negara dalam membatasi hak dan bertindak sewenang-wenang terhadap satu kelompok/individu tertentu. 

Menengok kembali data statistik tentang pelanggaran hak kebebasan berekspresi, berkeyakinan, dan berpendapat dalam tiga tahun terakhir, maka upaya negara hadir dan bertanggung jawab pada agenda penegakan hukum dan HAM di Indonesia perlu dipertanyakan kembali mengingat kejahatan persekusi bukanlah kejahatan final dan dapat beranak pinak. Jika negara tidak mengeluarkan rasionalisasi dan menggunakan mekanisme koreksi dalam merespon situasi di atas yang menyebabkan kelanggengan kejahatan persekusi, maka peristiwa-peristiwa tersebut bisa jadi adalah teror negara terhadap warga negaranya. 

 

[1] https://t.co/flpoL2n3JM diakses pada tanggal 18 Juni 2017 pukul 03.05

[2] Dictionary of Gross Human Rights Violations; Persecution, 2013. 

 
Last modified on: 21 Juni 2017

    Baca Juga

  • Kita Adalah “Ndeso” yang Lain


    Di Jawa orang mengenalnya sebagai Ndeso dan “Wong Ndeso”. Di Jakarta ada istilah “udik” dan “orang udik”. Di Sumatera mungkin akan ada yang memakimu “kampungan kali kau!”. Dan di sini,…

     

  • Satu Tahun Museum HAM Aceh


    PADA malam perayaan satu tahun museum ini, saya tak bermaksud mengulang kembali kisah yang menyayat selama perang GAM melawan TNI di Aceh, atau “meneteskan kembali asam-garam” pada luka lama.Tapi peristiwa…

     

Browse More »

Telusuri juga Kanal Musik, Sastra, Politik, Sosial Budaya dan Seni