(8 votes)
(8 votes)
Read 12091 times | Diposting pada
Tanggapan untuk GM

Pintu

Pintu Repro Jakartabeat

 

Kapankah saatnya menimbang tindakan dan melepasnya dari ruang dan waktu? Jika selalu, sejarah akan berjejal pada satu titik bundet dan percayalah, pandangan kita pada kemanusiaan tak jauh dari gambaran seputar kesia-siaan, pembusukan, lubang. Bagaimanapun ini abad 21 dan seluruh yang kita bayangkan seharusnya sudah terobati --pertentangan kelas, agama, gender, ras-- masih terus menyita halaman muka surat kabar dunia. Kita tak ke mana-mana. 

Ini problem khas (sebagian) teori dan (kebanyakan) eksistensialisme. Sebab kebutuhan mencari rujukan umum dan universal atas hubungan tindakan dan kemanusiaan maka (sebagian) proses teorisasi butuh melupakan bahwa waktu dan ruang, konteks, memaksa masuk untuk diperhitungkan, bukan tenang ketika disingkirkan. Memahami maaf dalam tulisan Goenawan Mohamad, (“Maaf”, Catatan Pinggir, 25 April 2016) berdiri persis mengulangi problem ini.


 

GM bukannya sepenuhnya keliru ketika menyebut bahwa politik maaf, sebagaimana tercermin dari berbagai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Truth and Reconciliation Committee) dilandasi politik transaksi dan maaf berperan sebagai unit nilai tukarnya. Maka maaf bisa jatuh lamis, garing, klise, sinis bahkan culas dan melenakan. Dari Chile sampai Afrika Selatan, tak ada satupun TRC tanpa cela. Dan sebab TRC selalu bercela, mungkin cukuplah wajar jika  pertanyaan tentang nilai perlunya bermunculan.

Anehnya, jika GM bersikeras melepas maaf dari ruang dan waktu, ia tetap kukuh mengukur negara sebagai subyek temporal nan sempit; Joko Widodo ia sebut tak punya urusan dengan kekerasan Negara pada tahun 1965, sehingga sang presiden tak terbeban dengan keharusan minta maaf atas nama negara. Ini kesimpulan yang gegabah dalam banyak segi. Posisi presiden bukan cuma representasi masa kini dari institusi negara, ia juga berdiri sebagai subyek historis. Sebagai subyek historis, gereja katolik, negara-negara kolonial, atau Jerman pasca-Perang Dunia II, adalah segelintir subyek yang harus dan sudah minta maaf pada kesalahan masa lalu, apapun etik dan politiknya hari ini. Lebih jauh, maaf adalah sikap-penanda, suatu gestur, yang mewakili etik dan politiknya hari ini. Ini kenapa sikap dan tampilan Bapa Francis demikian penting.

Sikap-penanda, atau gestur, bukanlah tindakan, aksi, atau praksis kebenaran atau keadilan itu sendiri. Gestur adalah suatu tindakan-tanggung; ia ada di antara tidak dan sudah mengambil tindakan, suatu liminal, suatu unit langkah awal dalam rangkaian besar tindakan bertujuan, suatu penanda bahwa si tujuan sedang diusahakan. Pada kesalahan yang demikian besar, pun permintaan maaf adalah langkah awal sewajarnya, wajar jika maaf saja terasa tak cukup, ia butuh rangkaian gestur susulan untuk bisa benar-benar dikualifikasi sebagai sekuensi tindakan keseluruhan. Karenanya, gestur bukanlah jawaban akhir dari tindakan atau perjuangan keadilan apapun. Orang tua saya misalnya, akan menerima maaf dari saya juga sekedar sebagai gestur, mereka cukup cerdas untuk tahu bahwa ukuran kesungguhan maaf itu akan terpenuhi jika saya tidak mengulangi kesalahan saya dan bertindak lebih baik; artinya, ujiannya berlangsung dalam komitmen ruang dan waktu sesudah maaf itu saya nyatakan: suatu babak baru menyusul drama kesalahan saya sebagai bocah. Kesungguhan atau kepura-puraan gestur maaf saya bergantung pada rangkaian tindakan di babak berikutnya ini. 

Inilah tepatnya nilai penting dari gestur maaf; ia satuan tindakan yang berfungsi mengerakkan plot, suatu penanda yang menghubungkan berbagai subyek, pembuka kunci percakapan, pemantik tindakan-tindakan susulan. Bahkan bagi GM sendiri, percakapan tentang penting tidaknya maaf membuatnya membentang konstelasi politik maaf, versi bacaannya –yang bisa dan sudah didebat– atas Arendt sampai Kundera, Pram sampai Derrida. 

Politik maaf, transaksional sebagaimana layaknya seluruh politik, dalam konteks isu 65 bukanlah keadilan itu sendiri, tapi ia pintu yang membuka jalan menuju babak berikutnya. Sejak awal abad 21, negara cenderung ambil sikap absen dari konflik seputar hantu komunisme yang memecah hubungan antar warga. Dan sifat absen ini, juga suatu sikap-penanda tersendiri, bukan tak berakibat buruk. Orang-orang masih bersitengkar tentang ‘fakta’, dan bukan sedikit yang mentah-mentah percaya pada versi Orde Baru. Generasi-generasi terbaru yang dibesarkan tanpa digelandang ke bioskop untuk menonton Pengkhianatan G30s/PKI bukan berarti otomatis lolos dari ancaman hegemoni sejarah ini. Sebagian besar orang Islam masih percaya bahwa komunis halal darahnya,  sekalipun salah satu sumbangan terbesar komunisme Indonesia pada praksis pembebasan internasional justru ada pada kegigihan Tan Malaka membincang nilai penting keagamaan di Asia, yang bukan tak mendapat gemanya pada perjuangan Ali Syari’ati di Iran atau teologi pembebasan di Amerika Latin. Kepercayaan haus darah ini bahkan dibiarkan saja terus beroperasi sungguhpun dalih atas kekejian yang dianutnya berdiri lebih tinggi dari koridor hukum dan asas keadilan.

Saya kira sungguh terang benderang, bahwa sikap dan pertunjukan absen pada isu-isu tertentu, adalah jurus jitu bagi pemerintah, dramaturgi kekuasaan biasanya. Lihat saja ‘absen’ negara pada kekerasan berdalih agama sejak 1998. Polarisasi masyarakat yang berlapis-lapis, adalah kunci dari keberlangsungan pemerintahan parafascist, skenario standar rejim politik di berbagai belahan bumi. Dalam hal ini, sebab skenario serupa kerap berulang, kita harus melihat bahwa pertunjukan absen ini bertujuan melindungi kepentingan kekuasaan tertentu. Konsekuensi dari statemen ini: membiarkan negara bersikap absen dalam isu pembunuhan massal 1965 adalah membiarkan negara berusaha melindungi kepentingan kekuasaannya sendiri. Jika dibiarkan, ini lebih buruk dari maaf paling lamis; ini pembusukan.      

Betul, ada yang pastinya tak akan cukup jika kita berakhir pada maaf. Masih ada banyak hal yang mesti dilakukan menyusul gestur ini: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dekade kemarin ditolak oleh Mahkamah Konstitusi mesti dibangkitkan kembali, kurikulum pendidikan sejarah kita menuntut perubahan drastis, agar pendidikan sejarah sekurang-kurangnya sedang bekerja demi mencapai sejarah bukan sebagai sepenuhnya alat politik. Di hilir yang lain, diorama lubang buaya mesti ditimbang ulang, menimbang penuh ratusan ribu korban yang sejauh ini dianggap tak bernama.  Di hulu, kekuasaan global yang berada di belakang konflik di kawasan Asia Tenggara pada masa itu juga musti dibongkar. Dan lain-lain, dan lain-lain.   

Begitu banyak yang harus dilakukan, dan seluruhnya tak bisa dilakukan tanpa bermula dari sikap-penanda keadilan dari negara untuk mengakui kesalahan ini. Tanpa maaf, kita berputar di tempat, sibuk bertengkar dengan tetangga sendiri, babak yang tak selesai-selesai, bengong di lereng, tak bisa naik, tak mungkin turun. Bahkan Camus, yang percaya bahwa batu harus sampai puncak terlebih dahulu sebelum menggelinding jatuh lagi, tak bakal suka drama macam ini. 

Last modified on: 27 April 2016

    Baca Juga

  • Bersama Hanung: Membanalkan Pram, Memproduksi Minke


     Kontroversi Bumi Manusia adalah imanen di novelnya, dan kontroversi itu harus dibunuh jika film ini mau produksi dan mau laku. Jika Anda membaca Bumi Manusia di tahun 80-90an, ketika buku…

     

  • Arwah


    Tubuh perempuan ini sekarat. Maka dengan sisa-sia kekuatan, aku memaksanya mengetik kisah ini. Aku ingin mencari tempat tinggal setelah mati. Tempat tinggal yang bukan akhirat, tapi di antara kehidupan. Tempat…

     

  • Seorang Pria yang Kehilangan Buku


    Saya pernah kepengin menulis cerita mengenai seseorang yang terlalu mencintai buku. Dia membaca buku dengan mendengarkan buku-buku itu bicara. Aku tidak tahu; tapi sepertinya ia memang begitu. Dia mampu mendengarkan…

     

  • Video: Pramoedya Ananta Toer, Masa Muda, Penjara, Komunis, dan Pulau Buru


    "Yang harus malu itu mereka, karena mereka takut pada kerja. Kau kan kerja, kau tidak boleh malu!" Pramoedya Ananta Toer berbicara tentang meliputi: masa mudanya; penjara selama tindakan polisi Belanda,…

     

Browse More »

Telusuri juga Kanal Musik, Sastra, Politik, Sosial Budaya dan Seni