Jakartabeat.Net

Immature poets imitate; mature poets steal; bad poets deface what they take, and good poets make it into something better, or at least something different. --TS Elliot

Akhir-akhir ini begitu banyak pementasan musikal berbiaya besar di Jakarta. Sebut saja Onrop!, Laskar Pelangi, atau Gatotkaca yang beberapa waktu belakangan ini dipentaskan dengan mewah. Menyaksikan pementasan-pementasan ini bukan hanya memberikan hiburan kepada penontonnya, tapi juga memberikan identitas kelas—tentu karena harga tiket yang hanya bisa dijangkau kelas menengah atas.

Sembilan Februari, insan pers merayakan Hari Pers Nasional (HPN). Saya ingin tahu ihwal penentuan hari pers ini, kemudian saya membuka laman Google dan mengetik kata kunci “sejarah hari pers nasional. Di halaman pertama langsung muncul judul-judul yang tidak bernada euforia, melainkan gugatan seperti “menggugat hari pers nasional”, “hari pers perlu dikaji ulang”, “polemik sejarah pers Indonesia”, bahkan di laman Yahoo.com muncul judul “Menentukan Hari Pers Nasional Sejati”. Wow, adakah Hari Pers Nasional yang sejati?

Penentuan HPN mengacu kepada hari berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), 9 Februari 1946 dan inilah yang dianggap bermasalah. Sosok sentral yang berhasil menjadikan hari lahir PWI sebagai HPN adalah Harmoko. Ia mengusulkannya pada tahun 1978 ketika menjabat sebagai Ketua PWI. Namun baru pada 1985 usul itu diterima dan ditetapkan oleh dirinya sendiri yang telah menjadi Menteri Penerangan sejak tahun 1983. Tentu, bagi para kritikus Orde Baru, HPN langsung dianggap memiliki masalah besar, karena beraroma sangat Orba – meski perkembangan diskusinya tentu tidak melulu soal sentimen terhadap Rezim Soeharto tersebut.

Gugatan ini memang sudah berlangsung lama. Namun, yang menarik buat saya adalah sejak dulu perdebatannya selalu bernada sama. Pertama, gugatan tersebut bernada tidak sepakat terhadap PWI. Biasanya anggota organisasi non-PWI yang mengutarakannya. Gugatan ini utamanya juga karena PWI merestui pembreidelan di masa Orde Baru. Kedua, gugatan  dihubungkan dengan fakta sejarah mengenai adanya aktivitas keorganisasian dalam bidang pers yang mendahului PWI, “Inlandsche Journalisten Bond” (IJB) pada 1914 misalnya. Ketiga, adanya surat kabar dan tokoh-tokoh pers yang jauh telah aktif di zaman kolonial seperti Medan Prijaji-nya Tirto Adhi Soerjo dan Bintang Hindia-nya Abdul Riva’i atau tokoh-tokoh pers Melayu yang menerbitkan banyak surat kabar seperti Dja Endar Moeda. Keempat, jika mengacu kepada penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa surat kabar tentu telah banyak surat kabar berbahasa Melayu sebelum Indonesia lahir. Salah satu rujukan, atau bahkan utama, dari gugatan-gugatan itu adalah buku 100 Tahun Pers Nasional karya Taufik Rahzen, terbit tahun 2008.

Gugatan-gugatan tersebut bernada “siapa yang lebih berhak”. Kemudian orang-orang mempersoalkan kriteria. Kriteria tersebut dibatasi dengan penamaan yang sudah paten: Pers Nasional. Saya bertanya-tanya, apakah itu pers nasional? Sejak kapan pers dan nasionalisme itu menjadi istilah yang menyatu? Sehingga sampai saat ini nuansa epik nasionalistik selalu menghinggapi penulisan sejarah pers, sehingga peringatan mengenai eksistensi pers juga harus dinamai “Pers Nasional”.

Problematika Sejarah Pers (dan) Nasional(isme)

Saya jadi hendak memisahkan dulu istilah “pers” dan “nasional”. Mari kita bayangkan bagaimana bunyi narasi sejarah jika kedua istilah itu jika dipisahkan, dan bayangkan juga suatu narasi sejarah di mana pers dan nasional menjadi satu istilah. Kenyataannya, yang saya sendiri masih harus telusuri, narasi sejarah pers selalu bernada nasional. Padahal, pers bisa berdiri sendiri sebagai suatu kesejarahan.

Determinisme wacana nasional dalam sejarah pers – dan juga dalam sejarah lainnya – memunculkan masalah utama: pers selalu dianggap sebagai bagian dari praktik nasionalisme. Di sini, kuasa nasionalisme begitu besar sehingga membuat sejarawan selalu akan menarik hubungan langsung antara perjuangan/pergarakan pers dengan nasionalisme. Dengan demikian, pencarian sejarah pers, seperti kasus penentuan hari pers nasional, diperlakukan seperti pencarian jati diri bangsa Indonesia.

Wajar, jika proyek pencarian hari pers nasional yang “sejati” kemudian mengacu pada aktivitas insan pers yang mendukung nasionalisme – dalam arti mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan istilah nasional juga punya masalah, karena masing-masing rezim bisa menentukan definisi nasionalisme dan nasionalis secara berlainan. Contohnya, Alimin dan Tan Malaka menjadi pahlawan nasional di masa Soekarno, dan dicekal di masa Soeharto.

Tirto Adhi Soerjo dan surat kabar Medan Prijaji (1907) yang ia pimpin mungkin bisa dijadikan alternatif pencarian HPN yang “sejati” karena perannya yang dikonstruksi bernada nasionalis. Tirto adalah pribumi pertama yang mendirikan perusahaan surat kabar sendiri, meskipun ia amat keras mengkritik kebijakan pemerintah lokal. Ada pula alternatif lain, yakni pendirian Inlandsche Journalisten Bond (IJB) oleh Mas Marco Kartodikromo pada 1914, karena IJB mampu menggelorakan para jurnalis Bumi Putera untuk bersikap kritis terhadap kolonialisme. Namun, kedua tokoh tersebut juga memiliki cedera dari kacamata nasionalisme, karena Tirto adalah anak emas Gubernur Jendral Hindia Belanda Van Heutzs sedangkan Mas Marco di tahun 1924 bergabung dengan PKI dan mengakhiri masa hidupnya di Boven Digul. Nasionalisme biasanya selalu menjadi antitesa dari kolonialisme, dan dalam kasus Indonesia juga antitesa dengan komunisme.

Akhirnya, pencarian Hari Pers Nasional merupakan konstruksi identitas nasional melalui sejarah pers. Tujuan penulisan sejarah secara esensial ini memunculkan masalah politik ingatan. Peran golongan Tiong Hoa, Belanda dan Arab menjadi tersingkir karena nasionalisme selalu punya sentimen etnisitas, dengan demikian tak akan masuk kriteria Pers Nasional. Padahal, baik sejarah pers maupun sejarah gerakan nasional, subyeknya bukan semata-mata pribumi. Gerakan nasional justru diawali oleh golongan Indo yang berstatus Eropa di akhir abad 19 melalui Indische Bond dan Indische Partij di dekade pertama abad 20. Eksistensi bumiputera dalam bidang pers juga didorong melalui relasi dengan golongan Indo, Tionghoa dan Arab. Namun, narasi nasionalisme di Indonesia selalu berpendapat bahwa pemeran utama sejarah hanyalah etnis-etnis asli Indonesia.

Problematika ini merupakan kekhasan bangsa pasca-kolonial. Adanya trauma terhadap pengalaman masa lalu dengan penjajahan baik secara fisik maupun secara kultural membuat kemerdekaan menjadi euforistik sekaligus traumatik, hingga kini. Trauma itu disikapi dengan politik ingatan akan trauma tersebut, kemudian identitas kebangsaan diracik dengan politik seleksi memori: siapa pahlawan dan siapa lawan, apa yang harus diingat dan apa yang tidak. Sejarah semacam ini diracik secara politis, linear dan bersifat makro.

Pada kenyataannya, yang tidak pernah kita temukan kembali, subyek-subyek dalam peristiwa sejarah tidak selalu dalam posisi biner tersebut – kuasa pengetahuan di masa kini lah yang mengkategorikannya. Peristiwa terjadi pada tempatnya, di suatu masa dan di suatu tempat, dan terjadi menurut aturan zamannya. Subyek-subyeknya juga bersifat relasional, merupakan ruang pertemuan sosial dan budaya pada kurun watu tertentu dan menurut aturan zamannya. Sejarah bersifat mikro.

Saya tidak sanggup memberi tawaran solusi (lagipula siapa saya?) karena setelah memikirkannya saya menganggap Hari Pers Nasional yang sejati itu tidak ada. Yang ada hanyalah monumen-monumen sejarah pertemuan gerakan pers dengan nasionalisme. Kita tinggal memilih satu dari banyak monumen itu. Selesai perkara. Lalu menunggu sampai ada yang menggugatnya kembali untuk memenangkan eksistensi dari monumen sejarah yang lain.

*Saat ini penulis tengah meneliti dan menulis sejarah Mas Marco Kartodikromo

Demokrasi berakhir di negeri itu. Tentara melancarkan kudeta. "...tak ada cara lain. Rezim ini busuk. Apa yang akan terjadi pada negeri ini jika kalian tak mengangkat senjata?!" kata Senator Esteban Trueba kepada seorang perwira di kantor Kementerian Pertahanan, tak lama setelah istana berhasil dikuasai dan Sang Presiden dicokok.

Bung,

Saya terhanyut. Nurmala Kartini Pandjaitan atau Kartini Sjahrir atau Ker begitu piawai mendedahkan kisah kalian. Pada 1968, perkenalan itu terjadi. Ker masuk sebagai mahasiswa baru Fakultas Sastra Universitas Indonesia jurusan Antropologi, sementara dirimu adalah “mahasiswa tua” jurusan Sejarah di fakultas yang sama. Orde Lama telah runtuh, Orde Baru tengah menata diri.