Humaniora Politika (77)
Sepekan terakhir media massa ramai memberitakan spekulasi apakah PKS akan dikeluarkan dari koalisi yang menopang pemerintahan SBY atau sekedar diberi sanksi dan tetap dipertahankan keberadaannya di dalam koalisi. Di lihat sepintas, yang tampak adalah bahwa PKS dianggap telah melanggar prinsip-prinsip koalisi yaitu seia-sekata dalam biduk perahu yang sama walaupun tengah menghadapi gelombang tinggi yang menghadang.
Persoalan menjadi berlarut karena Presiden SBY sebagai “pimpinan koalisi” tidak bisa bertindak segera untuk memutuskan apakah ia akan mempertahankan atau mengeluarkan PKS dari koalisinya. Seperti biasa, orang cepat-cepat menisbatkan gaya kepemimpinan SBY yang lamban sebagai pangkal persoalan. Apakah benar gaya kepemimpinan SBY yang menyebabkan seolah-olah demikian sulitnya keputusan untuk menentukan “nasib” PKS dalam koalisi?
Menurut penulis, ada penyebab yang lebih mendasar. Presiden SBY semakin terbukti bahwa ia menjadi sandera dari koalisi gemuk yang dibuatnya sendiri. Niat awal untuk memasukan sebanyak mungkin partai ke dalam koalisinya ternyata justru menjadi bumerang bagi jalannya pemerintahannya di periode kedua.
Tidak perlu menjadi aktivis Lekra atau penganut ideologi Situasionis Internasional—yang mendedahkan bahwa seni dan politik adalah dua praksis yang tidak terpisahkan—untuk dengan mudah mencerna kepalsuan dari pernyataan bahwa “menurut saya seni dan politik tidak dapat disamakan. Presiden sangat menghargai seni, itu harus di apresiasi.” Ini adalah sebuah pernyataan apologis par excellence terhadap kesibukan baru Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—pelaku politik nomer satu di negeri ini—dalam bermain musik. Segera dengan mudah dipahami kalau tidak ada yang tidak politis dengan musik Presiden SBY. Musik tersebut dijual, meski tidak untuk kepentingan komersial, kepada khalayak dalam dan luar negeri, di mainkan di Istana Negara sampai Konferensi Tingkat Tinggi APEC.
Mengkaji teks—dalam hal ini musik yang diciptakan dan direkam atas nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—jauh lebih mudah karena yang kita butuhkan hanya sinisisme, stamina dan sedikit kesabaran. Kesabaran untuk mendengar CD album tersebut secara keseluruhan dalam jangka waktu tertentu. Namun menurut saya, yang jauh lebih penting dilakukan justru adalah membuka selubung dari mitos bahwa seni adalah netral dan lepas dari politik dan/atau suasana sosial yang melingkupinya. Dengan membuka selubung akan siapa yang membela kenetralan seni, mungkin akan membuat kita bisa menemukan jawaban tentang kenapa, ranah seni—musik pop terutama—menjadi mandeg.
Pengantar redaksi: Bulan Mei tahun 2010 lalu, Jakartabeat.net memuat seri tulisan mengenang bulan Mei 1998 berupa catatan personal para 'pelaku' sejarah saat itu. Beberapa hari ke depan, kami akan memuat tulisan seputar Reformasi dan catatan mengenai kelanjutannya. Tulisan ini adalah yang keempat dari seri tulisan Mei 2011.
Pengantar redaksi: Bulan Mei tahun 2010 lalu, Jakartabeat.net memuat seri tulisan mengenang bulan Mei 1998 berupa catatan personal para 'pelaku' sejarah saat itu. Beberapa hari ke depan, kami akan memuat tulisan seputar Reformasi dan catatan mengenai kelanjutannya. Tulisan ini adalah yang ketiga dari seri tulisan Mei 2011.
Pengantar redaksi: Bulan Mei tahun 2010 lalu, Jakartabeat.net memuat seri tulisan mengenang bulan Mei 1998 berupa catatan personal para 'pelaku' sejarah saat itu. Beberapa hari ke depan, kami akan memuat tulisan seputar Reformasi dan catatan mengenai kelanjutannya. Tulisan ini adalah yang kedua dari seri tulisan Mei 2011.
Pengantar redaksi: Bulan Mei tahun 2010 lalu, Jakartabeat.net memuat seri tulisan mengenang bulan Mei 1998 berupa catatan personal para 'pelaku' sejarah saat itu. Beberapa hari ke depan, kami akan memuat tulisan seputar Reformasi dan catatan mengenai kelanjutannya. Tulisan ini adalah yang pertama dari seri tulisan Mei 2011.
Pemungutan suara dalam rapat paripurna DPR pada 22 Februari lalu memutuskan DPR tidak akan menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan lebih jauh soal mafia perpajakan. Secara mengejutkan Partai Demokrat berhasil menggalang cukup kekuatan untuk menang voting menolak hak angket meski hitung-hitungan di atas kertas seharusnya blok oposisi ditambah PKS dan Golkar bisa mengalahkan mendukung Demokrat plus sisa koalisi.
Kekerasan yang kerap terjadi belakangan ini di Indonesia adalah sebuah bentuk dari konflik internal. Konflik internal ini terbentuk oleh sebuah pola relasi yang secara umum bisa kita identifikasi dalam dua hal. Pertama, relasi vertikal antara negara dengan minoritas (baik etnis, agama atau sipil) atau relasi horizontal antara kelompok di dalam sebuah masyarakat. Kedua, jenis relasi atau hubungan ini dinamis dan memiliki sifat laten yang dapat mengarah kepada eskalasi konflik vertikal dan konflik horizontal.
Serangan kepada warga Ahmadiyah, Minggu (6/2),di Desa Cikeusik, Pandeglang, Banten, adalah kabar buruk bagi demokrasi, prinsip pluralisme dan cita-cita negara kebangsaan kita. Tewasnya tiga orang warga Ahmadiyah di tangan warga penyerang adalah peristiwa menyedihkan karena ini bukan untuk pertama kalinya terjadi.
Tahun 2011 ini politik Indonesia masih akan mengalami dinamika yang tinggi meski tanpa substansi demokratik dan minus misi kenegaraan.